KPK Tetapkan Dua Pejabat BPN Jadi Tersangka Gratifikasi HGU Tanah di Kalimantan Barat

Kompas.com - 29/11/2019, 19:57 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers penetapan dua pejabat BPN sebagai tersangka kasus gratifikasi terkait penerbitan hak guna usaha, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers penetapan dua pejabat BPN sebagai tersangka kasus gratifikasi terkait penerbitan hak guna usaha, Jumat (29/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional ( BPN) sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

" KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/11/2019).

Dua tersangka itu adalah eks Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo.

Baca juga: Istana Sebut Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Diukur Lewat Grasi Koruptor

Laode menuturkan, dalam kurun waktu 2013-2018, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui Siswidodo.

"Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar," kata Laode.

Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening pribadi Gusmin, rekening istrinya, serta rekening anak-anaknya.

Adapun uang tunai yang diterima Siswidodo dikumpullan ke para bawahan dan dijadikan uang operasional tidak resmi di samping menggunakannya untuk keperluan pribadi.

"Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain," kata Laode.

Baca juga: ICW Sebut Alasan Kemanusiaan Grasi untuk Koruptor Anaas Maamun Paradoks

Gusmin dan Siswidodo tidak melaporkan penerimaan tersebut dalam kurun waktu 30 hari kerja sehingga keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).

Sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka, KPK telah memanggil 25 saksi yang terdiri dari PNS BPN di Kantor Wilayah Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan lain di Kalbar, serta sejumlah direksi dan pegawai perusahaan perkebunan sawit di Kalbar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X