Hampir Sebulan Posisi Kabreskrim Kosong, PKS Desak Polri Segera Putuskan Nama

Kompas.com - 29/11/2019, 18:49 WIB
Logo Bareskrim KOMPAS.com/Devina HalimLogo Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera memutuskan nama untuk mengisi posisi Kepala Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri setelah hampir sebulan kosong.

Juru bicara (Jubir) PKS Ahmad Fathul Bari mendesak Polri segera mengambil keputusan terhadap posisi Kabareskrim.

"Saya kira perlu segera diputuskan karena posisi itu, posisi yang strategis," ujar Fathul di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: 25 Hari Tanpa Kabareskrim, Masih Belum Ada Tanda-tanda Pengganti Idham Azis...

Menurutnya, keputusan harus segera diambil supaya Bareskrim segera menuntaskan PR yang belum tuntas. Misalnya, seperti permasalahan sisa-sisa Pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Fathul mengatakan, dalam catatannya, Bareskrim menjadi salah satu bagian Polri yang selama ini telah menunjukan prestasinya.

Karena itu, Polri harus segera mengambil langkah cepat terhadap posisi Kabareskrim supaya dapat menjaga citra di hadapan masyarakat.

 

"Karena selama ini menjadi catatan juga, apalagi Kapolri juga punya semangat supaya bisa lebih mengayomi. Seperti jargon polisi itu sendiri yang lebih memasyarakat, mudan-mudahan itu bisa terwujud," katanya.

Baca juga: Soal Kekosongan Posisi Kabareskrim, Polri: Kan Masih Ada Wakilnya

Sebelumnya, Polri menyebut bahwa kekosongan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) tidak mengganggu proses penanganan perkara.

Sebab, masih ada Wakil Kepala Bareskrim, yang kini dijabat oleh Irjen Antam Novambar.

"Kan masih ada wakilnya," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Ditanya Soal Kabareskrim, Mahfud MD: Pak Kapolri Sudah Tahu Orangnya

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Nasional
Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Nasional
DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

Nasional
Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Nasional
PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

Nasional
Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X