Kompas.com - 29/11/2019, 18:43 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pertahanan berencana meninjau keberadaan industri pertahanan dalam negeri. Pasalnya, saat ini industri pertahanan di Indonesia masih berorientasi pada sisi komersial semata.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, kondisi tersebut berbeda dengan kondisi industri pertahanan negara sahabat, seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, dan India yang menjadikan industri pertahanan sebagai industri mandiri.

“Negara-negara itu tidak memasukkan kelompok industri pertahanan ke industri komersial. Kalaupun melakukan komersial, itu antarnegara untuk kepentingan pertahanan, sementara di kita industri pertahanan itu di-trade atau dikelola sebagai perusahaan biasa,” ucap Sakti saat berbincang dengan awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Prabowo: Presiden Tegas Bilang ke Saya, Tak Boleh Ada Kebocoran Anggaran Pertahanan

“Kalau dimasukkan ke kelompok itu (komersial), yang dimasukkan adalah rugi laba. Kalau di kita itu enggak pernah laba, kalau laba ya tipis,” katanya.

Ia menambahkan, peninjauan itu juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran pertahanan yang ideal.

Maka, nanti kebutuhan alat utama sistem pertahanan semesta di tiga matra TNI dapat memenuhi syarat minimum essential force (MEF).

Baca juga: Menhan Prabowo Peringatkan Jangan Ada Praktik Rente di Sektor Pertahanan

“Harapan kita tentu seluruh kebutuhan alutsista atau hal-hal yang diperlukan pertahanan kita sudah tentu dipenuhi dalam negeri. Namun, tentu ada teknologi di mana kita belum sampai, seperti pesawat tempur, sehingga diperlukan kerja sama dengan negara lain,” ujarnya.

Sejauh ini, Indonesia sudah melakukan kerja sama di dalam pengembangan prototipe pesawat tempur dengan Korea Selatan.

Ia berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga ke depan Indonesia bisa membuat pesawat tempur sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Nasional
KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.