Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Intervensi Pemilihan Ketum Golkar, Pratikno: Apa Urusanku?

Kompas.com - 29/11/2019, 18:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah tudingan yang menyebut dirinya ikut campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Pratikno, dirinya tidak tahu-menahu perihal teknis pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Apa urusanku? Kacau kamu. Memangnya aku pernah (jadi) orang parpol? Yang milih (ketua umum) siapa? Makanya yang milih siapa di Golkar? DPD kan," ujar Pratikno di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

"Aku tau aja enggak DPD-nya itu siapa. Ini baru tahu yang milih DPD," lanjut Pratikno.

Baca juga: 3 Menteri Jokowi Disebut Desak Kader Golkar Dukung Airlangga

Sebelumnya, tiga menteri Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.

Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah.

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepom DPD I, DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Kubu Bamsoet Tuding 3 Menteri Jokowi Tekan Kader Golkar, Ini Kata Airlangga

Dia menyebut ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi, dan satu lainnya berasal dari partai lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurutnya, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut dalam persiapan Munas Golkar.

Baca juga: Kubu Bamsoet Tuding Panitia Munas Tabrak AD/ART soal Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi. Musababnya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal

Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah tudingan kubu Bambang Soesatyo ( Bamsoet) yang menyebut tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan kader daerah untuk memenangkannya.

"Tidak ada, yang punya suara kan DPD tingkat I dan tingkat II," ujar Airlangga menghadiri Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kompas TV Proses Demokrasi dalam Partai Golkar seperti masih terus tumbuh belajar. Persaingan memperebutkan kursi ketua umum partai selalu di warnai ketegangan.<br /> <br /> Pasca terpilihnya Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR pada awal Oktober lalu, Bambang Soesatyo dan Airlangga terlihat mesra. Tidak terlihat persaingan dalam memperebutkan posisi ketua umum setelah sebelumnya pendukung keduanya memanas dalam memperjuangkan kursi ketua umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com