Menteri LHK Minta Tim Usut Pencemaran Sungai Bengawan Solo

Kompas.com - 29/11/2019, 17:29 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMenteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya sudah meminta tim untuk mengecek kondisi pencemaran di Sungai Bengawan Solo.

Menurut Siti, tim dari Kementerian LHK saat ini sedang mendalami kondisi pencemaran tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) turun (meneliti di lapangan) sehingga kita nanti lihat masalahnya apa," ujar Siti di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Dia melanjutkan, saat ini belum ada laporan dari lapangan terkait perkembangan situasi terkini maupun tingkat pencemaran.


Baca juga: Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Blora Sudah Terjadi Belasan Tahun

Karena itu, Kementerian LHK belum bisa memberikan informasi mengenai status maupun tingkat pencemaran yang terjadi.

"Saya belum tahu informasinya nanti saya cek dulu. Sebab saya baru minta Pak Dirjen untuk meneliti benar kondisi di lapangan," kata Siti.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan investigasi guna mencari akar permasalahan yang terjadi pada kasus tercemarnya Sungai Bengawan Solo.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Ammy Rita mengatakan, dari hasil investigasi, Bengawan Solo tercemar oleh limbah dari industri kecil alkohol, batik, dan peternakan babi.

"Dari sampel air sungai yang diambil, memang ditemukan pencemaran yang cukup signifikan," kata Ammy, di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Limbah Ciu, Tekstil, hingga Kotoran Babi Cemari Bengawan Solo, Air Jadi Hitam Pekat

Selain itu, juga ditemukan adanya dugaan industri besar yang ikut mencemari aliran Bengawan Solo.

Kendati demikian, pihaknya sedang melakukan klarifikasi lebih lanjut ke perusahaan-perusahaan tersebut atas hasil temuan itu.

"Untuk sementara tim masih di lapangan guna pengumpulan data lebih detail. Sampai hari ini tim masih bekerja," ujar Ammy.

Diketahui di sepanjang aliran Bengawan Solo terdapat 142 industri kecil yang memproduksi alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik, serta industri peternakan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X