Politisi Demokrat: Pemilu Tak Langsung Bisa Munculkan Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto berpendapat, munculnya wacana pemilu tidak langsung belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran demokrasi ke arah oligarki.

Setidaknya, muncul dua wacana pemilu di tengah rencana amendemen UUD 1945, yakni wacana presiden kembali dipilih MPR dan Pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Wacana para elite politik beberapa waktu belakangan ini tentang pemberlakuan pemilu tidak langsung, bisa membuka ruang yang sangat terbuka tumbuh suburnya oligarki demokrasi," ujar Didik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Bawaslu Dorong Revisi UU Pemilu dan Pilkada Selesai 2021

Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Didik mengatakan, apabila oligarki sudah menguasai demokrasi, maka dipastikan cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh.

Menurut dia, pemerintahan oligarki akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan di masyarakat serta terpusatnya kekuasaan dan kekayaan.

"Kalau sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat," kata Didik.

Pemberlakuan sistem pemilu secara tidak langsung, lanjut Didik, berpeluang merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Selain itu, kesempatan rakyat untuk ikut berkompetisi dan dipilih menjadi pemimpin secara sehat dan fair akan semakin sempit.

Baca juga: Kepada Pimpinan MPR, PBNU Usul Pilpres Tak Lagi Langsung

"Kalaupun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung perlu penyempuraan, sudah seharusnya dilakukan perbaikan bukan menggeser bandul demokrasi yang selama sudah berjalan baik, berjalan demokratis dan fair," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, dalam safari politik ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pihaknya mendapat banyak masukan terkait isu kebangsaan.

Salah satunya, isu mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Kepada Bambang, PBNU mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," ujar Bambang di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Selain UU Pemilu dan UU Pilkada, Komisi II Juga Dorong Revisi UU Parpol

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

Mereka menimbang, pemilihan presiden secara langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.