Mengenal "Omnibus Law" yang Akan Dibahas Pemerintah dan DPR...

Kompas.com - 29/11/2019, 13:51 WIB
Ilustrasi hukum ShutterstockIlustrasi hukum
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

Salah satu caranya yakni dengan merampingkan regulasi dari sisi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

"Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa prosedur juga lebih bisa sederhana dan tepat sasaran, idealnya ya," kata Bivitri saat dihubungi Kompas.com pada 21 Oktober lalu.

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Perlu kehati-hatian

Indonesia sebelumnya belum pernah menerapkan omnibus law. Oleh karena itu, terobosan ini akan sangat menantang bila diterapkan di Tanah Air.

Secara umum, Bivitri mengatakan, proses pembuatan omnibus law tidak memiliki perbedaan dengan pembuatan UU lain yang pada umumnya. Hanya pada prosesnya tentu tidaklah mudah. Pasalnya, banyak hal yang nantinya akan dibahas di dalam UU ini.

"Prosesnya ya seperti biasa saja bikin UU. Hanya nanti UU-nya isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. Jadi butuh negosiasi dengan fraksi-fraksi di DPR nantinya,” kata dia.

"Prosesnya tidak mudah secara politik, karena masih asing buat politisi. Mungkin DPR belum punya kemampuan dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk membahas model UU seperti ini karena baru. Ya, lebih challenging," tutur Bivitri.

Baca juga: Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik

Sementara itu, Rizky mengingatkan, pemerintah dan DPR harus patuh terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara substansi maupun prosedur formal, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019.

Ia menambahkan, pemerintah dan DPR juga perlu membuka partisipasi publik seluas-luasnya serta kelompok terdampak dalam setiap tahap pembahasan peraturan, dan tidak melakukan pembahasan tertutup yang hanya melibatkan segelintir elite.

Selain itu, ia mengatakan, pembahasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui penyediaan data dan informasi yang mudah diakses pada setiap tahap pembentukan UU.

"Berikutnya, mengedepankan prinsip yang menopang demokrasi, seperti perlindungan hak asasi manusia, antikorupsi, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap tahap pembentukan undang-undang," kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Nasional
Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional
Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Nasional
Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Nasional
100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Nasional
Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Nasional
Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Nasional
Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Nasional
Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Nasional
UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Nasional
Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X