Mengenal "Omnibus Law" yang Akan Dibahas Pemerintah dan DPR...

Kompas.com - 29/11/2019, 13:51 WIB
Ilustrasi hukum ShutterstockIlustrasi hukum
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo berencana mengajukan omnibus law ke Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) bulan depan.

Pemerintah berharap dengan pembahasan omnibus law yang semakin cepat, dapat memberikan kepastian yang lebih baik terhadap iklim bisnis.

"Kami harapkan dengan undang-undang baru (omnibus law), kecepatan tindakan kita di lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya," ujar Jokowi dalam pidato di Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi yang kita miliki," kata Jokowi.


Baca juga: Dorong Investasi, Pemerintah Juga Usulkan RUU Omnibus Law Perpajakan

Lantas, apa sebenarnya omnibus law?

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rizky Argama mengatakan, pada dasarnya omnibus law merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor.

Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain.

Menurut dia, sejumlah negara sudah menerapkan omnibus law sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

"Sebagai sebuah metode, pendekatan omnibus law berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang," ujar Rizky, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Bivitri Savitri menilai, UU ini dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di sebuah negara.

Salah satu caranya yakni dengan merampingkan regulasi dari sisi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X