Komnas HAM Kritik SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme di Lingkungan ASN

Kompas.com - 29/11/2019, 13:40 WIB
Komisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKomisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mengkritik Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara ( ASN). 

Salah satu poin yang disoroti Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yakni soal aturan bagi ASN mengkritik pemerintah. 

"Di pengaturan soal apa yang disebut melanggar (di SKB) di posisi angka satu, dikatakan bahwa tidak boleh mengkritik pemerintah. Itu sebenarnya tidak bisa," kata Anam saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: SKB Tentang Radikalisme ASN Berpeluang Langgar Kebebasan Berpendapat


Anam berpandangan, langkah tersebut justru akan bertentangan dengan tujuan memberantas kebencian berbasis SARA.

Sebab, menurut dia, memberantas kebencian dilakukan dengan membangun toleransi. Dengan begitu, kemungkinan bibit radikalisme berkembang juga bisa ditekan. 

Namun sebaliknya, jika langkah yang ditempuh adalah dengan memerangi radikalisme, menurut Anam, intoleransi justru menguat. 

Sebab, kecurigaan atau prasangka buruk orang akan meningkat sehingga dengan mudah mencurigai seseorang.

"Kalau kita memerangi radikalisme, belum tentu ruang intoleransi semakin sedikit, yang ada adalah ruang intoleransi semakin lebar, orang semakin prejudice, orang gampang menstigma, dan sebagainya," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Baca juga: Amnesty International: SKB 11 Menteri Mengingatkan pada Era Represif Orde Baru

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus Bantah Diskriminatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X