Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

Kompas.com - 29/11/2019, 13:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SUBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program BPJS.

"BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar," kata Jokowi saat sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019), berdasarkan rilis yang diterima Kompas.com.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah telah menanggung 133 juta orang dengan BPJS gratis.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Picu Peningkatan Kemiskinan, Pemda Diminta Cari Solusi

Pemerintah pusat, kata dia, menanggung sebanyak 96 juta orang dan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS, yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang menimpa BPJS Kesehatan saat ini, menurut dia, harus diperbaiki oleh BPJS sendiri.

Menurut Jokowi, perbaikan tersebut bukan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau peserta BPJS itu sendiri.

Baca juga: Persoalan Defisit Anggaran di Balik Lonjakan Peserta BPJS Kesehatan

"Paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang datang sekitar pukul 09.15 WIB itu juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas III yakni Ruang Asoka.

Presiden juga sempat berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Jokowi mengatakan, hampir 90 persen pasien yang ditemuinya menggunakan Kartu Indonesia Sehat untuk berobat.

"Dari jumlah itu, sekitar 70 persen adalah masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya peserta mandiri," kata dia.

Baca juga: Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Jumlah tersebut, kata dia, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Lampung pada 15 November 2019 lalu saat ia berkunjung ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, kata dia, dapat diartikan bahwa masyarakat menggunakan layanan kesehatan yang diberikan pemerintah.

Selama mengunjungi RSUD Subang, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Jumat Ahmad Nasuhi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak layanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, Lampung. Soal mengapa BPJS Kesehatan defisit, begini kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com