Kompas.com - 29/11/2019, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Mimika, Papua, Jumat (29/11/2019).

Tito berencana meninjau langsung kesiapan Papua sebagai tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020.

"Ini kan mau ada PON di Timika nanti tahun 2020 jadi saya datang. Tadi saya sudah bilang kepada Pak Bupati, saya mau lihat venue-venue PON sejauh mana," kata Tito melalui keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Drawa dan Kangpo, Maskot PON 2020 Papua

Nantinya, setelah melakukan peninjauan, kesiapan seluruh arena olahraga bakal dievaluasi di tingkat pusat.

"Ada 12 cabang olahraga nanti, saya akan melihat lokasinya, buat nanti kita evaluasi di Jakarta, di tingkat pusat. Laporan (nya) kira-kira sama tidak nanti di lapangan," ujarnya.

Untuk diketahui, PON 2020 akan digelar pada 20 Oktober hingga 2 November. Seluruh pertandingan akan digelar di Papua.

Ada tiga kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan acara empat tahunan itu. Antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Kompas TV Pengurus besar pekan olahraga nasional 2020 Papua, memperkenalkan maskot yang akan menjadi ciri khas pelaksanaan PON ke 2020 di tanah Papua. Maskot PON 2020 ada dua yaitu bernama Drawa yang berasal dari burung khas Papua, Cendrawasih, serta Kangpo, yang merupakan singkatan dari nama hewan Kangguru Pohon.<br /> <br /> Acara perkenalan maskon pon 2020 papua, sekaligus countdown atau menghitung mundur, pelaksanaan PON Papua, yang kini tinggal 333 hari. PB PON memastikan kelancaran selama pageralan ajang 4 tahunan itu, mulai dari keamanan, konsumsi, hingga akomodasi. PON ke 20 yang berlangsung di Papua, akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dengan 679 nomor pertandingan. PON Papua akan dipusatkan di 4 titik yaitu kota dan kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.