Dapat Grasi dari Jokowi, Annas Maamun Masih Berstatus Tersangka di Kasus RAPBD

Kompas.com - 29/11/2019, 10:47 WIB
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur TRIBUNNEWS/DANY PERMANAGubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Gubernur Riau Annas Maamun yang mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi rupanya masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap terkait RAPBD Perubahan Tahun 2014 dan RAPBD Tambahan Tahun 2015 di Provinsi Riau.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidikan terhadap Annas Maamun dalam kasus RAPBD sudah hampir selesai

"Ya, masih ada satu perkara yang bersangkutan yang sedang kami tangani di tahap penyidikan. Namun, penyidikannya sudah hampir selesai," kata Febri kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Grasi Jokowi ke Annas Maamun: Pantaskah Hukuman Koruptor Dikurangi karena Kemanusiaan?

Febri menuturkan, KPK telah melimpahkan perkara tahap 1 dari penyidik ke penuntut umum.

Tanpa menyebut tanggal, Febri mengatakan, Annas dapat kembali disidang terkait kasus suap tersebut.

"Semoga dalam waktu tidak terlalu lama, dugaan korupsi pemberian suap untuk sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau ini bisa masuk ke pelimpahan Tahap 2 (Penyidikan selesai dan dilimpahkan ke Penuntut Umum), dan kemudian diproses di persidangan," ujar Febri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Banyak Dikritik, Ini Penjelasan Presiden atas Grasi bagi Annas Maamun

Diberitakan, Presiden Jokowi memberikan grasi berupa pemotongan satu tahun masa hukuman bagi Annas Maamun yang merupakan terpidana kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus sehingga dari kacamata kemanusiaan, itu diberikan," kata Jokowi menjelaskan alasannya mengeluarkan grasi.

Sementara itu, ketika Annas masih diproses dalam kasus alih fungsi lahan, pada Januari 2015 KPK kembali menetapkan Annas sebagai tersangka dalam kasus RAPBD.

Baca juga: Jokowi Sebut Grasi untuk Koruptor Annas Maamun atas Pertimbangan MA dan Mahfud MD

Saat itu, KPK juga menetapkan seorang tersangka lain yaitu eks anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari.

Dalam dakwaannya, Ahmad disebut menerima uang Rp 1 miliar dari Annas terkait pembahasan RAPBD tersebut.

Dalam kasus tersebut, Ahmad telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Desember 2015 sedangkan Annas hingga kini belum disidang untuk kasus itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.