Kompas.com - 29/11/2019, 10:10 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika menerima Menteri Kebudayaan Afghanistan dan rombongan di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/11/2019).

"Indonesia berkomitmen kuat terus mendukung proses perdamaian di Afghanistan tanpa kepentingan tertentu, apa pun," ujar Ma'ruf.

Dukungan tersebut, kata dia, dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui trans building, capacity building, serta forum multilateral.

Baca juga: Cerita Jokowi Saat Bertemu dengan Ibu Negara Afghanistan...

Ini termasuk dukungan yang dapat diberikan terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB.

Ma'ruf juga mengatakan, sebelum dirinya menjadi wakil presiden, dia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan demikian ia pun mengaku senang ketika mendengar MUI dapat turut serta berperan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Salah satunya dengan penyelenggaraan konferensi trilateral ulama di Bogor, tahun 2018 lalu.

"Kami yakin dan sangat berharap bahwa perdamaian di Afghanistan akan terwujud karena tingkat kemajemukan di Afghanistan tidak seperti yang terjadi di Indonesia," kata dia.

"Di Indonesia agamanya banyak, tak hanya satu tapi enam agama. Etnisnya tidak hanya tujuh tapi 700 etnis. Karena itu, tingkat perbedaannya cukup tinggi tapi Alhamdulillah dengan segala perbedaan, kami Indonesia bisa utuh bersatu dan berdamai satu sama lain," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Dipercaya Ikut Andil di Rakhine dan Konflik Afghanistan

Hal tersebut bisa terjadi, kata Ma'ruf, karena masyarakat Indonesia mempunyai kemauan, komitmen, dan kesepakatan yang terus dipegang teguh.

Ma'ruf juga menyampaikan bahwa Afghanistan memiliki agama yang tidak banyak, yakni mayoritas Muslim. Begitupun dengan mazhab dan etnisnya.

"Oleh karena itu kalau ada kemauan, komitmen, kesepakatan, ada titik temu, saya kira perdamaian itu akan segera terwujud," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X