Terkait Wacana Pilkada Tak Langsung, Sikap Golkar Tunggu Kajian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memastikan, Partai Golkar belum mengambil sikap atas wacana perubahan Pilkada langsung menjadi tak langsung atau dipilih DPRD.

"Ya prinsip Partai Golkar kita harus kaji dululah dan kami sedang membuat kelompok kerja, itu bagaimana sistem (Pilkada) kedepan, kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa," ujar Lodewijk usai membuka Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Lodewijk mengatakan banyak obyek yang dapat dikaji jika pemerintah mewacanakan Pilkada tak langsung.

Baca juga: Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, KPU Akan Patuhi Bunyi Undang-undang

Seperti adanya dugaan biaya politik tinggi, konflik sosial, politik uang, hingga durasi waktu kampanye.

Dia mengatakan dari poin-poin tersebut bisa menjadi materi kajian.

"Nah itu kan terkait biaya, di mananya yang besar, tentunya kita lihat. Konflik sosial ya di mana? Kita lihat lagi mungkin sistem ya yang kita lihat, apakah konflik sosial apakah money politik?" kata Lodewijk.

Lodewijk menegaskan, pihaknya saat ini tidak bisa mengambil keputusan terhadap wacana Pilkada tak langsung hanya berasal dari masukan sebagian orang.

Sebaliknya, Golkar baru akan mengambil sikap setelah ada kajian terhadap wacana tersebut.

"Mari kita kaji, diawali dari survey di lapangan. Itulah yang kita jadikan sebagai pegangan, baru kita usulkan, setuju atau tidak, kalau setuju, kita mainkan," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung untuk saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem  pilkada langsung.

Baca juga: Dari GBHN hingga Pilkada Tak Langsung, 3 Wacana Hidupkan Lagi Aturan Lama

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung.