Terkait Wacana Pilkada Tak Langsung, Sikap Golkar Tunggu Kajian

Kompas.com - 28/11/2019, 23:41 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memastikan sikap Golkar menunggu kajian terhadap wacana Pilkada tak langsung. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYASekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memastikan sikap Golkar menunggu kajian terhadap wacana Pilkada tak langsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memastikan, Partai Golkar belum mengambil sikap atas wacana perubahan Pilkada langsung menjadi tak langsung atau dipilih DPRD.

"Ya prinsip Partai Golkar kita harus kaji dululah dan kami sedang membuat kelompok kerja, itu bagaimana sistem (Pilkada) kedepan, kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa," ujar Lodewijk usai membuka Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Lodewijk mengatakan banyak obyek yang dapat dikaji jika pemerintah mewacanakan Pilkada tak langsung.

Baca juga: Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, KPU Akan Patuhi Bunyi Undang-undang

Seperti adanya dugaan biaya politik tinggi, konflik sosial, politik uang, hingga durasi waktu kampanye.

Dia mengatakan dari poin-poin tersebut bisa menjadi materi kajian.

"Nah itu kan terkait biaya, di mananya yang besar, tentunya kita lihat. Konflik sosial ya di mana? Kita lihat lagi mungkin sistem ya yang kita lihat, apakah konflik sosial apakah money politik?" kata Lodewijk.

Lodewijk menegaskan, pihaknya saat ini tidak bisa mengambil keputusan terhadap wacana Pilkada tak langsung hanya berasal dari masukan sebagian orang.

Sebaliknya, Golkar baru akan mengambil sikap setelah ada kajian terhadap wacana tersebut.

"Mari kita kaji, diawali dari survey di lapangan. Itulah yang kita jadikan sebagai pegangan, baru kita usulkan, setuju atau tidak, kalau setuju, kita mainkan," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung untuk saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X