Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

36 Ormas Islam Buat Kesepakatan di Hadapan Wapres Ma'ruf Amin

Kompas.com - 28/11/2019, 22:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan 36 organisasi masyarakat (ormas) Islam di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019) malam.

Pertemuan itu menghasilkan enam butir kesepakatan di antara ormas-ormas Islam tersebut.

"Malam ini saya undang ormas Islam untuk bicara masalah keagamaan dan kebangsaan," ujar Ma'ruf usai pertemuan.

Ke-36 ormas itu antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gabungan Pengusaha Muda Islam (Gapmi), Tarbiyah, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persis, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan beberapa ormas Islam lainnya.

Baca juga: Tunjuk Staf Khusus Wapres, Maruf Amin Ingin Dibantu Orang yang Dikenalnya

"Dalam pertemuan telah dibincangkan berbagai masalah dan telah ada kesepakatan-kesepakatan baik mengenai kenegaraan, persatuan, keutuhan bangsa, keumatan, dan ekonomi umat," kata dia.

Beberapa tokoh dari ormas-ormas tersebut antara lain adalah Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zulva, hingga Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.

Isi kesepakatan itu dibacakan langsung Wakil Sekretaris Jenderal MUI Salahudin Al Ayubi.

Adapun isi kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pimpinan ormas Islam mempunyai pemahaman yang sama bahwa berdirinya negara-bangsa ini merupakan kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang harus dijaga dan dipertahankan bersama.

2. Kondisi umat Islam yang sangat majemuk membuka peluang terjadinya perbedaan-perbedaan dan dalam tahap tertentu bisa berubah menjadi perpecahan. Oleh karena itu, bersepakat untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan antar sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) dan antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), serta tetap mengupayakan terjadinya persatuan umat (tawhidul ummah).

3. Sebagai bagian terbesar penduduk di Indonesia, umat Islam mempunyai kesempatan yang besar untuk mengambil peran kebangsaan dan kenegaraan secara lebih proporsional. Upaya-upaya untukmemperjuangkan hal itu, harus tetap melalui mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Baca juga: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ini Kata Wapres Maruf Amin

4. Kondisi umat Islam yang sebagian besar masih lemah secara ekonomi membutuhkan keberpihakan kebijakan secara nasional, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi umat untuk dapat bersaing secara lebih setara.

5. Kondisi bangsa yang masih banyak tantangan perlu untuk dihadapi secara bersama-sama dengan semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu narasi dan wacana yang dapat memecahbelah persatuan umat agar dihindarkan. Wacana tentang radikalisme dan separatisme yang tidak terukur berdampak kontra produktif untuk persatuan umat dan bangsa.

6. Bersepakat untuk secara periodik bertemu dengan difasilitasi oleh Bapak Wakil Presiden RI, Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin untuk membicarakan permasalahan yang lebih khusus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com