Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Program Pemerintah

Namun demikian, Presiden Joko Widodo hari ini (28/11/2019) mengatakan, lolos tidaknya omnibus law bergantung kepada DPR.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terdampak omnibus law tersebut.

Pemerintah bakal menyerahkan rancangan omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Bila omnibus law disetujui, Jokowi berharap hal itu bisa segera diterapkan di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Sejalan dengan pemerintah, Airlangga mengajak seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia mendukung omnibus law.

Apalagi, omnibus law, penciptaan lapangan kerja, dan persiapan kartu pra kerja menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dijabat Airlangga.

Omnibus law tersebut, ia melanjutkan, bakal bersentuhan langsung dengan peraturan daerah.

“Akan ada review kewenangan pusat dan daerah. Presiden akan diberi kewenangan atau bisa melakukan intervensi terhadap perda yang tidak mendukung investasi. Perpres (Peraturan Presiden) bisa membatalkan perda yg tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak seluruh kader Golkar yang berada di daerah untuk ikut mendukung deregulasi tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Menteri (Permen) yang tak sejalan.

Pemerintah juga akan fokus membangun infrastruktur di sektor energi, utamanya renergi baru dan terbarukan (EBT), seperti solar paner dan hydro power.

Adapun pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga air 11 Gigawatt (GW) di Sungai Kahayan, Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga air 22 GW di Sungai Mamberamo, Papua.