Kompas.com - 28/11/2019, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengawal program pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin 2019-2024.

Saat ini, kata Airlangga, ekonomi global tengah mengalami norma baru, yakni dunia memasuki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Situasi itu, ia melanjutkan, diperkirakan berlangsung dalam durasi yang tidak sebentar. Oleh karena itu, iklim ekonomi Indonesia yang kondusif perlu terus ditingkatkan.

“Tugas Partai Golkar menjaga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar program berjalan baik. Golkar mesti menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah,” kata dia saat pendidikan politik kader Golkar di Hotel Merllyn Park, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Lesunya pertumbuhan ekonomi global merupakan imbas dari perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berkelanjutan.

Dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, imbuh dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen.

Selain itu, ASEAN merupakan region yang relatif stabil pertumbuhan ekonominya dibandingkan kawasan lainnya.

“50 persen perekonomian ASEAN dipegang Indonesia,” ujarnya.

Pembukaan KOMPAS100 CEO Forum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (28/11/2019)ANTARA FOTO Pembukaan KOMPAS100 CEO Forum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (28/11/2019)

Berbasis capaian ekonomi yang relatif stabil itulah, Presiden Indonesia Joko Widodo akan menghadiri World Economic Forum.

“Di tengah ketidakpastian global, ASEAN memberi harapan. Bahkan, di antara 20 negara G20 Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan pertumbuhan tercepat. Ini membuktikan Indonesia adalah negara besar,” kata dia.

Pemerintah, ia melanjutkan, menyiapkan sejumlah program untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Salah satunya, penerapan Biodiesel 30 persen (B30) mulai Januari 2020.

Beberapa waktu belakangan Indonesia menghadapi pelarangan kelapa sawit di kawasan Uni Eropa karena dianggap tidak lestari.

Ia meyakini, pemerintah bakal mampu meningkatkan penjualan kelapa sawit dengan kebijakan B30.

Tak berhenti di situ, pemerintah masih bekerja untuk peremajaan kelapa sawit. Bahkan, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk kebijakan B40 dan B70.

Deregulasi

Pemerintah juga bakal melakukan deregulasi sejumlah aturan yang dinilai menghambat iklim investasi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo hari ini (28/11/2019) mengatakan, lolos tidaknya omnibus law bergantung kepada DPR.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terdampak omnibus law tersebut.

Pemerintah bakal menyerahkan rancangan omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Bila omnibus law disetujui, Jokowi berharap hal itu bisa segera diterapkan di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Sejalan dengan pemerintah, Airlangga mengajak seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia mendukung omnibus law.

Apalagi, omnibus law, penciptaan lapangan kerja, dan persiapan kartu pra kerja menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dijabat Airlangga.

Omnibus law tersebut, ia melanjutkan, bakal bersentuhan langsung dengan peraturan daerah.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri pendidikan politik kader Partai Golkar di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019)KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri pendidikan politik kader Partai Golkar di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019)

“Akan ada review kewenangan pusat dan daerah. Presiden akan diberi kewenangan atau bisa melakukan intervensi terhadap perda yang tidak mendukung investasi. Perpres (Peraturan Presiden) bisa membatalkan perda yg tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak seluruh kader Golkar yang berada di daerah untuk ikut mendukung deregulasi tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Menteri (Permen) yang tak sejalan.

Pemerintah juga akan fokus membangun infrastruktur di sektor energi, utamanya renergi baru dan terbarukan (EBT), seperti solar paner dan hydro power.

Adapun pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga air 11 Gigawatt (GW) di Sungai Kahayan, Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga air 22 GW di Sungai Mamberamo, Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.