Kompas.com - 28/11/2019, 20:48 WIB
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comJuru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menyoroti jawaban Presiden Joko Widodo atas kritik terhadap pemberian grasi atau pengurangan masa tahanan untuk terpidana kasus korupsi Annas Maamun.

Menurut Fathul, pernyataan Jokowi yang mempersilakan kritik dilontarkan jika grasi diberikan setiap hari, tidak pantas diucapkan dan terkesan tak serius.

"Seloroh Presiden Jokowi menyatakan 'Kalau tiap hari dikeluarkan grasi untuk koruptor, baru dikomentari', menurut saya sangat tidak elok, bahkan terkesan main-main dengan pemberian grasi karena diibaratkan dengan rutinitas," ujar Fathul kepada Kompas.com, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Banyak Dikritik, Ini Penjelasan Presiden atas Grasi bagi Annas Maamun

Fathul khawatir pernyataan tersebut menjadi preseden yang tidak baik dan kemungkinan dapat terulang untuk kasus-kasus lainnya.

Sementara, banyak kritik muncul karena terkesan sikap Jokowi yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pasalnya, kasus korupsi yang melibatkan Annas Maamun menyebabkan kerugian negara yang cukup besar dan kasusnya tengah dikembangkan oleh KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal banyak kritik terhadap pemberian grasi tersebut yang datang dari berbagai pihak karena mengesankan sikap beliau yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi," ucap Fathul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjawab kritik yang berdatangan soal langkahnya memberi grasi untuk terpidana kasus korupsi Annas Maamun.

Jokowi menegaskan bahwa grasi untuk koruptor tak diberikan setiap hari.

"Nah kalau setiap hari kami keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari. Ini kan apa hehehe," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).

Jokowi menyebutkan, grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan atas kondisi mantan gubernur Riau itu.

Ia mempertimbangkan usia Annas yang sudah tua dan kondisi kesehatannya yang sudah menurun.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," kata Jokowi.

Baca juga: Grasi Jokowi ke Annas Maamun: Pantaskah Hukuman Koruptor Dikurangi karena Kemanusiaan?

Menurut Jokowi, Mahkamah Agung serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga memberi pertimbangan yang sama.

Pertimbangan itu melandasi Jokowi untuk memberi grasi berupa pengurungan masa hukuman satu tahun penjara.

"Kenapa itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari menkopolhukam juga seperti itu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 September: Kasus Sembuh Covid-19 Tambah 4.386, Total Jadi 4.012.448

UPDATE 23 September: Kasus Sembuh Covid-19 Tambah 4.386, Total Jadi 4.012.448

Nasional
Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Nasional
UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.