3 Catatan Komnas HAM soal Penegakan HAM di Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 28/11/2019, 19:18 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (ketiga dari kiri) ketika konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (ketiga dari kiri) ketika konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menyampaikan beberapa catatan terkait isu penegakan HAM bagi periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan, catatan pertama yaitu terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.

"Pertama adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, baik yang masa lalu maupun setelah tahun 2000, yang sampai hari ini menurut kami belum ada penyelesaian yang tuntas," ungkap Taufan ketika konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: KKR dan Keadilan Hukum bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Ia pun menyinggung soal wacana dihidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Komnas HAM, katanya, menyambut baik, rencana tersebut. Namun, Taufan juga mengingatkan agar pemerintah tetap fokus agar penyelesaian kasus tersebut benar-benar terwujud.

Kemudian, catatan kedua terkait penanganan konflik agraria. Taufan mengatakan bahwa masih banyak kasus terkait konflik agraria yang terjadi.

Menurutnya, tak sedikit pula kasus konflik agraria yang melibatkan kekerasan.

Maka dari itu, ia mendorong agar Jokowi mengambil langkah progresif untuk menanganinya secara tuntas.

Baca juga: Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Pemenuhan Hak Korban Kejahatan HAM

"Investasi kan menjadi salah satu policy yang besar dari presiden, karena itu, investasi juga akan menjadi terhambat kalau di bawah, orang berkelahi gara-gara konflik sumber daya alam," tutur dia.

Terakhir, Komnas HAM memberi catatan terkait maraknya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan berekspresi.

Taufan berharap ada kebijakan yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak menjadi hambatan bagi demokrasi di Tanah Air.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Nasional
Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Nasional
Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Nasional
Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Nasional
100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

Nasional
[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

Nasional
Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Nasional
Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Nasional
Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Nasional
Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Nasional
Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Nasional
Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Nasional
WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Nasional
Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Nasional
Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X