Soal Rencana Pemekaran Papua, Wapres Sebut Harus Ada Dialog dan Kesepakatan

Kompas.com - 28/11/2019, 18:35 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, perlu ada dialog dan kesepakatan terkait dengan rencana pemekaran Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP), dikatakannya, juga meminta berkonsultasi dengan pemerintah terhadap terkait itu.

"Prinsip yang dianut pemerintah tetap, pemekaran itu moratorium. Tidak ada pemekaran. Ini (rencana pemekaran Papua) bukan baru, sudah lama, yang belum direalisasikan. Karena itu perlu ada dialog kesepakatan," kata Ma'ruf usai bertemu dengan MRP di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

Baca juga: Terkait Isu Pemekaran Papua, MRP Malah Usulkan Penggabungan Kabupaten


Ma'ruf mengatakan, dialog dan negosiasi tentang pemekaran Papua ini diperlukan mengingat saat ini sedang ada moratorium terhadap pemekaran daerah.

Dengan demikian, apabila ada satu daerah yang melakukan pemekaran, maka dipastikan daerah lainnya akan meminta hal yang sama.

"Sebab nanti daerah lain minta. Lebih dari 300 daerah yang ingin dimekarkan. Wah itu masalah kalau satu dibuka, membuka yang lain menuntut juga," kata Ma'ruf.

Baca juga: Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat\

Sebelumnya, Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, terkait rencana pemekaran Papua harus dikembalikan kepada Undang-undang (UU) Otonomi Khusus, Pasal 76.

"Kalau memang ada pemekaran-pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP dan DPRP, Bahkan DPRBP dan MPRBP, karena kami satu UU," terang Demas usai bertemu Wapres.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aspirasi pemekaran wilayah Papua yang disampaikan oleh MRP.

Baca juga: Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Dia mengatakan, sebab secara geografis Papua sangat luas, maka pihaknya harus kembali ke UU Otsus dengan memperhatikan kerakyatan dan sumber daya manusia.

"Kemudian jika ada rapat bersama dengan DPRP, Gubernur, MRP, ini perlu diperhatikan. Kami tak begitu saja menerima, tapi perlu pertimbangan, manfaat pemekaran apa?" kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X