Kompas.com - 28/11/2019, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, perlu ada dialog dan kesepakatan terkait dengan rencana pemekaran Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP), dikatakannya, juga meminta berkonsultasi dengan pemerintah terhadap terkait itu.

"Prinsip yang dianut pemerintah tetap, pemekaran itu moratorium. Tidak ada pemekaran. Ini (rencana pemekaran Papua) bukan baru, sudah lama, yang belum direalisasikan. Karena itu perlu ada dialog kesepakatan," kata Ma'ruf usai bertemu dengan MRP di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

Baca juga: Terkait Isu Pemekaran Papua, MRP Malah Usulkan Penggabungan Kabupaten

Ma'ruf mengatakan, dialog dan negosiasi tentang pemekaran Papua ini diperlukan mengingat saat ini sedang ada moratorium terhadap pemekaran daerah.

Dengan demikian, apabila ada satu daerah yang melakukan pemekaran, maka dipastikan daerah lainnya akan meminta hal yang sama.

"Sebab nanti daerah lain minta. Lebih dari 300 daerah yang ingin dimekarkan. Wah itu masalah kalau satu dibuka, membuka yang lain menuntut juga," kata Ma'ruf.

Baca juga: Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat\

Sebelumnya, Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, terkait rencana pemekaran Papua harus dikembalikan kepada Undang-undang (UU) Otonomi Khusus, Pasal 76.

"Kalau memang ada pemekaran-pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP dan DPRP, Bahkan DPRBP dan MPRBP, karena kami satu UU," terang Demas usai bertemu Wapres.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aspirasi pemekaran wilayah Papua yang disampaikan oleh MRP.

Baca juga: Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Dia mengatakan, sebab secara geografis Papua sangat luas, maka pihaknya harus kembali ke UU Otsus dengan memperhatikan kerakyatan dan sumber daya manusia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Seluruh Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Seluruh Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.