KILAS

Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing

Kompas.com - 28/11/2019, 18:08 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima audiensi IODN-U (Indonesian Diaspora Network-United) atau yang sering disebut dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019). DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima audiensi IODN-U (Indonesian Diaspora Network-United) atau yang sering disebut dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

KOMPAS.com - Indonesian Diaspora Network-United atau disebut Aliansi Pelangi Antar Bangsa meminta DPR menerapkan Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja Bagi Orang Asing dengan catatan orang asing itu sudah menikah di atas 10 tahun.

Indonesian Diaspora Network-United menyampaikan permintaan atau aspirasi tersebut ketika beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyebut aliansi tersebut juga mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

“Khususnya, dalam rangka dwi kewarganegaraan pada mereka, baik itu untuk suaminya, untuk istrinya dan anak-anaknya,” ungkap Aziz seperti keterangan tertulisnya.

Baca juga: Diaspora Indonesia: Kembali Pulang atau Mengabdi dari Dunia?

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aziz menyampaikan akan terlebih dulu membahasnya dengan pemerintah dan DPR RI.

Menurutnya, perlu adanya penyelarasan harmonisasi di bidang keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan.

“Sementara itu, di internal DPR akan dibahas di dalam 9 fraksi untuk merumuskan apa arah kebijakan yang akan diambil ke depan untuk dimasukkan dalam satu Prolegnas,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II tersebut.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X