Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wapres, MRP Minta Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Dievaluasi

Kompas.com - 28/11/2019, 16:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk menyampaikan 10 aspirasi agar dipertimbangkan pemerintah.

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah agar pemerintah mengevaluasi soal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, pihaknya meminta revisi Otsus Papua terkait kependudukan dan demografi di Papua.

"Aspek demografi yaitu orang asli Papua semakin minoritas. Oleh karena itu kalau boleh, ada pengendalian penduduk pendatang di Papua," kata Demas usai bertemu Wapres Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia mengatakan, saat ini, penduduk pendatang begitu banyak di Papua. Sehingga, peluang kerja orang asli Papua menjadi tak bisa terpenuhi seluruhnya.

"Penduduk pendatang begitu banyak sehingga peluang kerja orang Papua sudah tidak diharapkan lagi," kata dia.

Baca juga: Jelang HUT OPM, Kapolri dan Panglima TNI Cek Pengamanan di Papua

Demas mengatakan, pelaksananaan Otsus Papua saat ini sudah berlangsung 18 tahun dan akan segera berakhir pada 2021 mendatang.

Ditambah lagi, kata dia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 menyatakan bahwa Otsus Papua akan berakhir pada 2025.

Oleh karena itu, MRP ada evaluasi menyeluruh supaya pelaksanaan Otsus Papua lebih efektif, sebelum UU Otsus direvisi.

"Jangan buru-buru melalukan revisi UU Otsus," kata dia.

"Perlu kebijakan yang memperluas dan mempertegas secara pasti kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan khusus di Tanah Papua, termasuk kewenangan khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua," kata Demas.

MRP juga meminta pemerintah untuk mengurangi keberadaan aparat keamanan di sana.

"Di antaranya (aspirasi yang disampaikan) pendekatan aparat yang begitu banyak di Papua. Kalau boleh ada kebijakan negara untuk bisa diminimalisir, dikurangi," ujar dia.

Baca juga: 4 Fakta Jelang HUT OPM di Papua, Egianus Kogoya Terlacak hingga Kunjungan Kapolri dan Panglima TNI

MRP meminta agar pemerintah lebih mengedepankan tindakan persuasif dibandingkan dengan menerjunkan aparat keamanan di sana.

Adapun, sepuluh aspirasi itu adalah:

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com