Kompas.com - 28/11/2019, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk menyampaikan 10 aspirasi agar dipertimbangkan pemerintah.

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah agar pemerintah mengevaluasi soal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, pihaknya meminta revisi Otsus Papua terkait kependudukan dan demografi di Papua.

"Aspek demografi yaitu orang asli Papua semakin minoritas. Oleh karena itu kalau boleh, ada pengendalian penduduk pendatang di Papua," kata Demas usai bertemu Wapres Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia mengatakan, saat ini, penduduk pendatang begitu banyak di Papua. Sehingga, peluang kerja orang asli Papua menjadi tak bisa terpenuhi seluruhnya.

"Penduduk pendatang begitu banyak sehingga peluang kerja orang Papua sudah tidak diharapkan lagi," kata dia.

Baca juga: Jelang HUT OPM, Kapolri dan Panglima TNI Cek Pengamanan di Papua

Demas mengatakan, pelaksananaan Otsus Papua saat ini sudah berlangsung 18 tahun dan akan segera berakhir pada 2021 mendatang.

Ditambah lagi, kata dia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 menyatakan bahwa Otsus Papua akan berakhir pada 2025.

Oleh karena itu, MRP ada evaluasi menyeluruh supaya pelaksanaan Otsus Papua lebih efektif, sebelum UU Otsus direvisi.

"Jangan buru-buru melalukan revisi UU Otsus," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.