Mendagri Sebut Proses Perpanjangan Izin FPI Lama karena Visi Misi dan AD/ART

Kompas.com - 28/11/2019, 16:27 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMendagri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

Baca juga: Pemerintah Masih Pertimbangkan soal Perpanjangan Izin FPI

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan). Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Tito khawatir hisbah yang dimaksud FPI adalah tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, menurut Tito, pelaksanaan hisbah yang dimaksud FPI itu harus dijelaskan agar tidak menyimpang.

"Dalam rangka penegakan hisbah. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan sistem hukum Indonesia, enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam visi misi FPI disebut pula soal pengamalan jihad. Tito mengatakan, jihad memiliki banyak arti, sehingga tafsiran masyarakat bisa beragam.

Hal ini, kata dia, perlu diklarifikasi FPI agar perpanjangan SKT dapat segera diterbitkan.

"Yang terakhir juga mengenai dan pengamalan jihad, jihad banyak arti. Jangan sampai yang di grass root menyampaikan 'oh jihad perang', nah ini harus diklarifikasi," pungkasnya.

Baca juga: Langkah Maju, FPI Disebut Sudah Ikrar Setia Kepada Pancasila dan NKRI

Sebelumnya, Menteri Agama (Menah) Fachrul Razi mengatakan, surat rekomendasi perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dia serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Oh kalau rekomendasi dari kami (terkait izin FPI) kan sudah (diserahkan), " ujar Fachrul Razi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Dia melanjutkan surat itu telah diserahkan ke Mendagri Tito Karnavian. "Iya (kepada Mendagri)," tambah Fachrul Razi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis Hingga Keringanan Kredit

Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis Hingga Keringanan Kredit

Nasional
Jokowi Tambah Anggaran 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

Nasional
Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Nasional
UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jokowi Tegaskan Polri Bisa Ambil Langkah Hukum

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jokowi Tegaskan Polri Bisa Ambil Langkah Hukum

Nasional
Jokowi: Atasi Covid-19, Kita Tak Bisa Tiru Negara Lain Begitu Saja

Jokowi: Atasi Covid-19, Kita Tak Bisa Tiru Negara Lain Begitu Saja

Nasional
Tanggulangi Corona, Pemerintah Susun PP soal Pembatasan Sosial Skala Besar

Tanggulangi Corona, Pemerintah Susun PP soal Pembatasan Sosial Skala Besar

Nasional
Kapolri: Menkumham Minta Izin Presiden Keluarkan 30.000 Tahanan demi Cegah Covid-19

Kapolri: Menkumham Minta Izin Presiden Keluarkan 30.000 Tahanan demi Cegah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X