Dirjen Pajak Sambut Ajakan Kolaborasi dari KPK

Kompas.com - 28/11/2019, 16:18 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyerahlan buku kepada Direktur Jenseral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam acara Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata menyerahlan buku kepada Direktur Jenseral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam acara Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyambut ajakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk meningkatkan kerja sama antara KPK dan Ditjen Pajak dalam hal penegakan hukum.

Suryo mengatakan, Ditjen Pajak memang sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk kepentingan penegakan hukum.

"Untuk ke depan kita harus sudah lebih berkolaborasi. Kami juga mengembangkan banyak kerja sama dengan para pihak, untuk apa? Untuk penegakan hukum pasti," kata Suryo di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Pimpinan KPK Minta Ditjen Pajak Tugaskan Penyidik Pajak di KPK

Senada dengan Alex, Suryo menyatakan bahwa Ditjen Pajak tidak bisa bergerak sendiri dalam hal penegakan hukum di sektor perpajakan serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Menurut Suryo, salah satu bentuk kerja sama yang bisa dilakulan dengan KPK adalah kerja sama berbagi informasi dalam hal pelaporan kekayaan dan pajak seseorang.

Alasannya, sistem pelaporan pajak di Indonesia masih menggunakan sistem self-assesment sehingga laporan pajak yang disetor setiap wajib pajak selalu diyakini benar.

"Yang menjadi poinnya adalah apa yang dapat kita gunakan untuk membuktikan bahwa laporan itu tidak benar. Salah satunya di antaranya adalah data dan informasi, ini yang spesifik," kata Suryo.

Baca juga: Ditjen Pajak Telisik Pemilik Saldo Tabungan Rp 1 Miliar ke Atas

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin laporan kekayaan atau pajak yang dilaporkan wajib pajak mengandung hasil korupsi.

"Korupsi pasti peningkatan kekayaan, logikanya kalau meningkatkan kekayaan berarti penghasilan. Pertanyaannya apa betul sudah dilaporkan? Ini yang perlu kiranya ke depan mari kita lihat bersama," kata Suryo.

Namun, Suryo menyebut kerja sama antara KPK dan Ditjen Pajak mesti dibahas lebih lanjut termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya akan laporan kepada Ibu Menteri Keuangan kira-kira arrangement seperti apa yang akan kita lakukan, jadi tidak hanya saya sendiri. Dalam koridor aturan yang berlaku kita akan lakukan semaksimal mungkin, karena sekali lagi kami tidak bisa sendiri," kata Suryo.

Baca juga: Ramai Artis Pamer Saldo ATM, Siap-siap Dipantau Ditjen Pajak

Sebelumnya Alex menilai kerja sama antara KPK dan Ditjen Pajak mesti ditingkatkan untuk meningkatlan penerimaan negara dari sektor pajak sekaligus memberantas praktik korupsi.

Alex menyampaikan hal itu berkaca pada kasus-kasus sebelumnya di mana KPK tidak bisa menindak praktik korupsi yang berada di dalam tubuh perusahaan swasta.

Sedangkan, Alex meyakini bahwa banyak perusahaan swasta yang mengerjakan proyek milik pemerintah yang tidak menjalankan bisnisnya dengan bersih.

"Kalau teman-teman dari Ditjen Pajak memeriksa perusahaan pemenang lelang yang kerjakan proyek Pemerintah tadi dan menemukan misalnya dalam strukturnya tadi ada biaya yang tidak resmi, itu informasi buat KPK juga untuk dapat menindak pejabat itu dan juga untuk menindak korporasinya sebagai pelaku korupsi," kata Alex.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X