Jokowi: Eselon 3 dan 4 Kita Potong, Ganti dengan Kecerdasan Buatan

Kompas.com - 28/11/2019, 15:35 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bakal meniadakan eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi birokrasi sehingga tak berbelit-belit.

Jokowi bahkan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengganti eselon 3 dan 4 dengan artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon 1,2,3,4. Yang 3 dan 4 akan kita potong dan saya sudah perintahkan juga ke Menpan-RB diganti dengan AI, kalau diganti aritificial inteligence birokrasi kita lebih cepat," kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Erick Thohir Sapu Bersih Seluruh Eselon I Kementerian BUMN

Selain merampingkan birokrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi melalui penyederhanaan regulasi.

Presiden mengatakan saat ini terlalu banyak regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.

Karenanya, Kepala Negara menuturkan, pemerintah akan segera menyerahkan draf omnibus law kepada DPR agar segera dibahas dan disetujui.

Ia optimistis bila omnibus law diloloskan, investasi akan semakin masif masuk ke Indonesia.

"Kami harapkan dengan undang-undang baru (omnibus law), kecepatan tindakan kita di lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi yang kita miliki," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan?

Ia menambahkan, rencananya pemerintah akan menyerahkan draf omnibus law ke DPR Desember 2019 atau Januari 2020.

Ia berharap DPR menyetujuinya dan segera bisa diimplementasikan dalam proses pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung (lolosnya) omnibus law ke DPR," lanjut Jokowi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Nasional
Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Nasional
Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Nasional
Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Nasional
Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Nasional
Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional
Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X