Rapat di Komisi II, Tito Karnavian Sampaikan Solusi Masalah Kekurangan Anggaran Blangko e-KTP

Kompas.com - 28/11/2019, 13:55 WIB
Komisi II DPR rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi II DPR rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam rapat itu, Tito mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan solusi dari kekurangan anggaran terkait pengadaan blangko KTP elektronik atau e-KTP untuk tahun 2019.

Tito mengatakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan Kemendagri tetap menggunakan dana yang sudah dialokasikan.

Kemudian, bisa mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu sesuai kebutuhan.

"Kemarin dengan dirjen anggaran, silakan gunakan anggaran dulu yang sudah dialokasikan untuk blangko di awal tahun. Tapi masuk bulan ketiga silakan diajukan kebutuhan mau berapa, dan berusaha akan dipenuhi oleh Kemenkeu," kata Tito.

Baca juga: Blangko E-KTP Kurang, Mendagri Sebut Itu Tumpahan Masalah

Tito menceritakan, akar dari permasalahan kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP adalah trauma para jajaran di Kemendagri atas kasus e-KTP.

Sehingga, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) takut mengajukan anggaran.

"Jujur pak, kami melihat temen-temen di kemendagri terutama dukcapil dan kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu. Sehingga nyaris lama. Nanti ngajukan anggaran diperiksa lagi," ujarnya.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Mendagri Hati-hati dalam Urusan Pengadaan E-KTP

Tito mengatakan, pihak dari Kemenkeu sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP.

Selaku Mendagri, Tito mengatakan, sudah mendorong Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah untuk menghilangkan trauma tersebut.

"Saya sampaikan ke staf, saya apresiasi, semenjak masuknya Plt Pak Hadi, Pak Zudan sebagai dirjen, ini sudah running lagi. Trauma itu sudah mulai terhapuskan," ucapnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X