Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di Komisi II, Tito Karnavian Sampaikan Solusi Masalah Kekurangan Anggaran Blangko e-KTP

Kompas.com - 28/11/2019, 13:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam rapat itu, Tito mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan solusi dari kekurangan anggaran terkait pengadaan blangko KTP elektronik atau e-KTP untuk tahun 2019.

Tito mengatakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan Kemendagri tetap menggunakan dana yang sudah dialokasikan.

Kemudian, bisa mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu sesuai kebutuhan.

"Kemarin dengan dirjen anggaran, silakan gunakan anggaran dulu yang sudah dialokasikan untuk blangko di awal tahun. Tapi masuk bulan ketiga silakan diajukan kebutuhan mau berapa, dan berusaha akan dipenuhi oleh Kemenkeu," kata Tito.

Baca juga: Blangko E-KTP Kurang, Mendagri Sebut Itu Tumpahan Masalah

Tito menceritakan, akar dari permasalahan kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP adalah trauma para jajaran di Kemendagri atas kasus e-KTP.

Sehingga, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) takut mengajukan anggaran.

"Jujur pak, kami melihat temen-temen di kemendagri terutama dukcapil dan kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu. Sehingga nyaris lama. Nanti ngajukan anggaran diperiksa lagi," ujarnya.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Mendagri Hati-hati dalam Urusan Pengadaan E-KTP

Tito mengatakan, pihak dari Kemenkeu sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP.

Selaku Mendagri, Tito mengatakan, sudah mendorong Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah untuk menghilangkan trauma tersebut.

"Saya sampaikan ke staf, saya apresiasi, semenjak masuknya Plt Pak Hadi, Pak Zudan sebagai dirjen, ini sudah running lagi. Trauma itu sudah mulai terhapuskan," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Johan Budi mempertanyakan besarnya kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.

Baca juga: Atasi Kekurangan Blangko e-KTP, Dirjen Dukcapil Distribusi 2,5 Juta Keping ke Seluruh Daerah

Johan mengatakan, memang realisasi pengadaan blangko e-KTP biasanya lebih banyak dari yang diperkirakan. Tapi, kekurangan blangko di tahun 2019 kali ini begitu banyak.

"Setahu saya setiap proses pengadaan apalagi blangko e-KTP, biasanya itu 120 persen atau lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa kok tiba-tiba kurangnya begitu banyak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Kemendagri.

Hingga saat ini, baru ada 3,5 juta blangko e-KTP yang sudah terpenuhi. Nilai anggarannya sebesar Rp 37 miliar.

Baca juga: Sekitar 100.000 Warga Kota Bekasi Tak Punya E-KTP Akhir Tahun Ini

Sedangkan pengadaan blangko e-KTP yang belum terpenuhi jumlahnya lebih dari dua kali lipat, yaitu 7,4 juta keping dengan kisaran anggaran Rp 78,6 miliar.

Johan menyebut hal ini tidak masuk akal.

"Kalau cuma 20 persen sampai 30 persen masuk akal," kata dia.

Atas persoalan itu, Kemendagri pun meminta DPR untuk menyetujui pergeseran pagu anggaran untuk memenuhi pengadaan blangko e-KTP.

Kompas TV Masyarakat Indonesia, kini sudah bisa mengucapkan selamat tinggal kepada lamanya waktu tunggu pencetakan dokumen kependudukan. Senin malam, kementerian dalam negeri, meluncurkan teknologi baru yang bisa mempermudah pelayanan publik, di kawasan ancol, Jakarta Utara. namanya, anjungan dukcapil mandiri.<br /> <br /> Mesin ini adalah terobosan dari dirjen dukcapil kemendagri, agar masyarakat dapat mengakses dan mencetak dokumen kependudukan sendiri, dengan cepat, mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran dan akta kematian.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pun, langsung menjajal kerja mesin ini, dan mencetak KTP eletronik baru. Peluncuran mesin anjungan dukcapil mandiri ini turut dihadiri dirjen dukcapil Zulvan dan dinas dukcapil seluruh Indonesia. Dengan menggunakan mesin ini, mendagri Tito pun berhasil mencetak sendiri KTP elektronik barunya, hanya dalam waktu satu setengah menit.<br /> Berpotensi mengurangi korupsi, mesin anjungan dukcapil mandiri, juga sudah bisa dipesan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com