Jokowi: Labuan Bajo Destinasi Wisata Premium, Jangan Dicampur dengan Menengah ke Bawah

Kompas.com - 28/11/2019, 11:18 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super premium.

Ia pun meminta pengelolaan wisata Labuan Bajo tidak bercampur dengan destinasi wisata untuk kalangan menengah ke bawah.

"Labuan Bajo ini super premium. Ini hati-hati. Saya sudah ingatkan hati-hati. Jangan sampai campur aduk super premium dengan yang menengah bawah," ujar Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Bahkan, Jokowi meminta Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio memberlakukan sistem kuota bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.


Baca juga: Gubernur NTT Sebut Wisatawan Miskin Tak Boleh ke Labuan Bajo, Ini Maksudnya

Ia mengharapkan destinasi wisata di Labuan Bajo disiapkan betul agar siap dipromosikan sehingga mampu menarik devisa dari banyaknya wisatawan yang berkunjung.

"Kalau perlu ada kuotanya. Berapa orang yang boleh masuk Labuan Bajo dalam satu tahun. Saya sudah memberikan arahan seperti itu kepada Menteri Pariwisata Pak Wishnutama," lanjut Presiden.

Sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat sempat menyebutkan bahwa Labuan Bajo dirancang untuk menjadi destinasi wisata kelas premium.

Baca juga: Bandara Labuan Bajo Akan Dikelola Singapura?

Artinya, wisatawan atau turis asing yang berkantong tebal saja yang disarankan mengunjungi Labuan Bajo. Sementara yang berkantong tipis tidak dianjurkan datang dan berkunjung ke NTT.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan, ungkapan Gubernur NTT itu sebetulnya untuk menarik wisatawan asing datang ke NTT, terutama yang berkantong tebal sehingga mampu menggerakkan ekonomi sekitar.

"Pak Gubernur memang statement-nya selalu menohok. Mungkin itu salah satu jawaban dia bahwa banyak lho potensi wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, pemerintah sangat memikirkan bagaimana sarana prasarana diperbaiki terlebih dahulu," kata Lydia Kurniawati Christyana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Dapat Kucuran Rp 822 Miliar, Ini Pengembangan Wisata Labuan Bajo 2020

Terkait rancangan menjadi kelas premium, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina Sukarsono membenarkan hal itu.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak 2017 pemerintah memang menggenjot pembangunan destinasi wisata tersebut.

Berbagai pembangunan sarana dan prasarana, seperti dermaga, bandara internasional, dan perbaikan jalan, hingga tahun 2019 pun mulai terlihat hasilnya.

"NTT memang disasar untuk market. Potensi wisatanya luar biasa sehingga memang yang bisa datang ke lokasi-lokasi tadi adalah market premium. Dan kita perlu lihat (pernyataan) Gubernur itu maksudnya untuk menambah wisatawan yang datang," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X