Jokowi: Labuan Bajo Destinasi Wisata Premium, Jangan Dicampur dengan Menengah ke Bawah

Kompas.com - 28/11/2019, 11:18 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super premium.

Ia pun meminta pengelolaan wisata Labuan Bajo tidak bercampur dengan destinasi wisata untuk kalangan menengah ke bawah.

"Labuan Bajo ini super premium. Ini hati-hati. Saya sudah ingatkan hati-hati. Jangan sampai campur aduk super premium dengan yang menengah bawah," ujar Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Bahkan, Jokowi meminta Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio memberlakukan sistem kuota bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.

Baca juga: Gubernur NTT Sebut Wisatawan Miskin Tak Boleh ke Labuan Bajo, Ini Maksudnya

Ia mengharapkan destinasi wisata di Labuan Bajo disiapkan betul agar siap dipromosikan sehingga mampu menarik devisa dari banyaknya wisatawan yang berkunjung.

"Kalau perlu ada kuotanya. Berapa orang yang boleh masuk Labuan Bajo dalam satu tahun. Saya sudah memberikan arahan seperti itu kepada Menteri Pariwisata Pak Wishnutama," lanjut Presiden.

Sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat sempat menyebutkan bahwa Labuan Bajo dirancang untuk menjadi destinasi wisata kelas premium.

Baca juga: Bandara Labuan Bajo Akan Dikelola Singapura?

Artinya, wisatawan atau turis asing yang berkantong tebal saja yang disarankan mengunjungi Labuan Bajo. Sementara yang berkantong tipis tidak dianjurkan datang dan berkunjung ke NTT.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan, ungkapan Gubernur NTT itu sebetulnya untuk menarik wisatawan asing datang ke NTT, terutama yang berkantong tebal sehingga mampu menggerakkan ekonomi sekitar.

"Pak Gubernur memang statement-nya selalu menohok. Mungkin itu salah satu jawaban dia bahwa banyak lho potensi wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, pemerintah sangat memikirkan bagaimana sarana prasarana diperbaiki terlebih dahulu," kata Lydia Kurniawati Christyana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Dapat Kucuran Rp 822 Miliar, Ini Pengembangan Wisata Labuan Bajo 2020

Terkait rancangan menjadi kelas premium, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina Sukarsono membenarkan hal itu.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak 2017 pemerintah memang menggenjot pembangunan destinasi wisata tersebut.

Berbagai pembangunan sarana dan prasarana, seperti dermaga, bandara internasional, dan perbaikan jalan, hingga tahun 2019 pun mulai terlihat hasilnya.

"NTT memang disasar untuk market. Potensi wisatanya luar biasa sehingga memang yang bisa datang ke lokasi-lokasi tadi adalah market premium. Dan kita perlu lihat (pernyataan) Gubernur itu maksudnya untuk menambah wisatawan yang datang," ujar dia dalam kesempatan yang sama.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X