Saat Mendagri Ibaratkan Jakarta seperti Kampung dan Direspons Anies Baswedan

Kompas.com - 28/11/2019, 09:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019)
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

"Di China hanya satu partai. Non-demokrasi, itu melompat ekonominya," kata Tito,

Dalam kurun waktu 20 tahun, China mampu melampaui AS. Sejurus dengan kondisi perekonomian yang baik, tata kelola lingkungan juga semakin baik.

"Tahun 1998 saya masih ingat, saya kebetulan (menempuh pendidikan) Sesko di Australia saat itu dan sedang studi banding ke China. Saat itu kota Beijing dan kota Shanghai masih banyak yang naik sepeda," ucapnya.

"(Saat itu) dibandingkan dengan Jakarta, Beijing (dan Shanghai) kayak kampung. Rumah-rumah kumuh, sungai kotor dan hitam banyak di mana-mana. Sepeda masih di jalan-jalan," kata Tito.

Baca juga: Ada Perang Dagang, Kenapa China Tak Relokasi Industri ke RI?

Dua tahun kemudian, saat ia kembali lagi ke sana, sepeda motor mulai banyak digunakan masyarakat China.

Beberapa tahun kemudian, infrastruktur dan transportasi kian berkembang. Mobil pun sudah mulai banyak digunakan sebagai moda transportasi.

"Tahun kemarin saya datang ke sana dalam rangka Interpol conference di hotel yang sama, saya melihat sungai yang sama (seperti yang dia lihat tahun-tahun sebelumnya) sudah banyak orang yang berenang di situ. Airnya bersih, jernih, dulunya hitam pekat. Dan kemudian kita melihat Beijing sudah mirip-mirip seperti Washington DC, Shanghai sudah mirip-mirip New York," kata dia.

Apa kata Anies?

Menanggapi kelakar Tito, Anies meminta agar hal tersebut dipandang secara utuh. Menurut dia, poin utama yang disampaikan Mendagri adalah persoalan transformasi.

Adapun kata "kampung" yang digunakan Tito, disebut Anies, hanya sebagai sebuah analogi populer.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X