Bambang Soesatyo Kembali Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar

Kompas.com - 28/11/2019, 00:00 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali tak hadir dalam rapat pleno bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pada Rabu (27/11/2019) malam.

Pantauan Kompas.com, Bambang tak tampak sejak dibukanya rapat pleno pada pukul 20.00 WIB. Begitu juga saat rapat berakhir pukul 22.00 WIB, Ketua MPR periode 2019-2024 itu tak juga nampak.

Fungsionaris DPP Partai Golkar sekaligus Juru bicara (Jubir) Bambang, Syamsul Rizal mengungkapkan, Bambang tak datang karena menghadiri agenda kenegaraan.

Baca juga: Kubu Bambang Soesatyo Siap Gelar Munas Golkar Tandingan

"Ada acara terkait dengan kunjungan pimpinan MPR ke PBNU, konsolidasi tentang penguatan konstitusi. Ini fokus tuntutan negara," ujar Rizal usai Rapat Pleno, Rabu (27/11/2019).

Sebelumnya, Bambang juga tak hadir dalam Rapat Pleno Golkar pada Selasa (5/11/2019). Saat itu, rapat membahas mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah nasional (Munas).

Menurut Rizal, Bambang tidak memiliki masalah di balik ketidakhadirannya dalam Rapat Pleno. Lagi pula, kata dia, rapat tersebut juga sudah ada perwakilan dari loyalis Bambang.

Dia pun menegaskan, bahwa ketidakhadiran Bambang bukan berkaitan dengan kontestasi pertarungan ketua umum.

"Enggak ada, pure karena tugas negara. Dia lagi intens sama soal amendemen juga," katanya.

Diberitakan, Bambang Soesatyo menjadi sorotan setelah mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum Golkar periode 2019-2024 dalam Munas Golkar, Desember 2019. 

Deklarasi ini dilakukan Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, didampingi sejumlah organisasi pendukung.

Bambang mengatakan, belakangan Golkar dihadapkan pada masalah dan tantangan yang besar. Dimulai dari menurunnya jumlah suara partai yang berdampak pada penurunan jumlah kursi yang signifikan.

Baca juga: Bambang Soesatyo Ingin Menang dan Kembalikan Golkar ke Khittah

Partai Golkar, lanjut dia, terhitung kehilangan lebih dari 43 kursi dari senula 128 kursi pada 2004, menjadi hanya 85 kursi pada Pileg 2019.

Oleh karena persoalan tersebut, ratusan kader partai di daerah menginginkan adanya pemimpin baru, menggantikan Airlangga Hartarto.

"Mereka mendesak untuk dilakukannya transformasi dan penyelamatan di tubuh Golkar," kata Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X