Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Minta Polemik Pilkada Langsung dan Tak Langsung Dihentikan

Kompas.com - 27/11/2019, 19:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tidak terus menerus menjadikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bahan polemik.

Menurut Tito, dirinya hanya mendorong evaluasi sistem pilkada agar pelaksanaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Yang mengatakan (pilkada) dikembalikan ke DPRD siapa? Saya enggak pernah mengatakan sekalipun. Jadi enggak usah dibahas dulu itu," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusa, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: ICW Tantang Mendagri Reformasi Partai Sebelum Wacanakan Evaluasi Pilkada Langsung

"Intinya, saya sedang mengajak teman-teman akademisi dan teman-teman think-thank (cendekiawan), untuk selain membicarakan sistem pilkada, juga membicarakan indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis," lanjut dia.

Dengan kata lain, kata Tito, pihaknya melibatkan pihak eksternal yang kredibel untuk melakukan evaluasi pada sistem pilkada ini.

Tujuannya, agar pemerintahan di daerah ke depannya semakin baik.

Baca juga: Jokowi Tampung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

"Kita ingin agar pemerintahan yang terbentuk, termasuk daerah, yang demokratis. Dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat," ujar Tito.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Mendagri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu sore.

Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pilkada.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Ada 4 Opsi Sebelum Evaluasi Pilkada Langsung

"Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya, tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat," ujar Airin.

Sementara itu, Wakil Ketua APEKSI Bima Arya mengungkapkan, berdasarkan pembicaraan dengan Mendagri, pemerintah ingin melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.

"Tentang wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi Pak Mendagri meluruskan wacana ya. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi apa yang disampaikan adalah ingin mengevaluasi," tutur Wali Kota Bogor ini.

Baca juga: Bertemu Mendagri, Airin hingga Bima Arya Bahas Evaluasi Pilkada

Adapun poin-poin yang akan dievaluasi menurut dia adalah biaya politik tinggi dan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah hasil pilkada.

"Jadi berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak mendagri menyampaikan akan melakukan kajian yang serius secara akademis dengan metode yang terukur tentang bagaimana sistem Pilkada ke depan," ungkap Bima Arya.

"Secara keseluruhan nih kita evaluasi sama-sama

Kompas TV Polemik pernyataan Agnez Mo soal tidak memiliki darah Indonesia, ditanggapi Istana. Menurut Kepala Staf kepresidenan Moeldoko, Agnez adalah sosok anak muda yang berkontribusi untuk Indonesia lewat karya-karyanya. Meski kini Agnez banyak berkiprah di Amerika Serikat, tidak serta merta menghilangkan sikap nasionalis seorang Agnez Mo. Lebih lanjut Agnez juga kecewa dengan pihak-pihak yang memutar perkataannya dengan sengaja menebar kebencian. Agnez pun kembali mengunggah potongan wawancaranya bersama Build By Yahoo!. Agnez menjelaskan terkait dirinya yang selalu menanamkan unsur budaya Indonesia, salah satunya tarian Jaipong di video musiknya.


lah. Kami satu pandangan dengan beliau," tambah dia. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com