IOM Indonesia dan KPPPA Luncurkan Panduan Pencegahan Perdagangan Orang

Kompas.com - 27/11/2019, 19:58 WIB
Ilustrasi korban perdagangan manusia. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi korban perdagangan manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - International Organization for Migration (IOM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kementerian PPPA) meluncurkan buku panduan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

National Programme Coordinator untuk Counter-Trafficking and Labour Migration Unit (CTLM) di IOM Indonesia, Among Pundhi Resi mengatakan, terdapat tiga buku yang diluncurkan.

"Antara lain, 'Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang', 'Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO', dan 'Buku Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan Korban TPPO di Indonesia'," ujar Among di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Among mengatakan, buku tersebut merupakan hasil program Better Data and Coordinated Response Against Trafficking in Persons in Indonesia.


Ia menuturkan, penanganan perdagangan orang menjadi tugas bersama, sehingga memerlukan koordinasi dan integrasi data di seluruh aspek.

Untuk penanganan perdagangan orang, CTLM mengaku sudah melakukan pemetaan dan telah menelaah sistem pendataan korban TPPO di Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan layanan untuk korban TPPO yang tersebar di berbagai wilayah. Wilayah itu seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Sanggau.

"Saat ini keempat kabupaten sedang dalam proses penyampaian kapasitas untuk memberikan pelayanan dan pendataan korban TPPO," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X