Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mendagri, Airin hingga Bima Arya Bahas Evaluasi Pilkada

Kompas.com - 27/11/2019, 19:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini

"Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat," ujar Airin.

Baca juga: Upaya Melarang Koruptor Maju Pilkada yang Terganjal Putusan MA dan MK

Sementara itu, Wakil Ketua Apeksi, Bima Arya mengungkapkan, berdasarkan pembicaraan dengan Mendagri, pemerintah ingin melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.

"Tentang wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi Pak Mendagri meluruskan wacana ya. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi apa yang disampaikan adalah ingin mengevaluasi," tutur Wali Kota Bogor ini.

Adapun poin-poin yang akan dievaluasi menurut dia adalah biaya politik tinggi dan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah hasil pilkada.

"Jadi berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak Mendagri menyampaikan akan melakukan kajian yang serius secara akademis dengan metode yang terukur tentang bagaimana sistem pilkada ke depan," ucap Bima Arya.

"Secara keseluruhan nih kita evaluasi sama-sama lah. Kami satu pandangan dengan beliau," kata dia.

Baca juga: Upaya Melarang Koruptor Maju Pilkada yang Terganjal Putusan MA dan MK

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian kembali menyinggung perihal pelaksanaan pilkada.

Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan kepada ormas berprestasi di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

Semula, Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung ke sistem tidak langsung.

"Saya tidak pernah sama sekali pun mengatakan kembali kepada DPRD, enggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan pilkada langsung dihilangkan. No, never (tidak pernah berbicara hal itu)," ujar Tito.

Hal yang selama ini ditekankan adalah evaluasi atas dampak negatif pelaksanaan pilkada serentak dan langsung.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tuntaskan Anggaran Keamanan Pilkada 2020

Menurut Tito, evaluasi harus dilakukan dengan kajian akademis asalkan evaluasi seperti itu tidak dilakukan Kemendagri.

"Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim yang kredibel," kata Tito.

"Apa kira-kira temuannya? Kita enggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih menghendaki tetap pada pilkada langsung. (Lalu) Apa respons dari Kemendagri? (jika kondisinya demikian) No problem, itu hasil kajian akademik," ujar mantan Kapolri itu.

Namun, apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, dia ingin ada solusi konkret untuk mengurangi dampak negatifnya.

"Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi, misalnya di antaranya dengan e-voting. Kenapa tidak (mencoba mengkaji opsi e-voting)," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com