Dewan Pembina Sebut Golkar Terancam Pecah jika Munas Tabrak AD/ART

Kompas.com - 27/11/2019, 18:12 WIB
Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional (Munas) digelar pada 3 hingga 6 Desember 2019. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDIPartai Golkar menetapkan musyawarah nasional (Munas) digelar pada 3 hingga 6 Desember 2019. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar MS Hidayat khawatir Golkar terancam perpecahan jika pada musyawarah nasional (munas) ada pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Perpecahan bisa terjadi jika dalam Munas 4 Desember nanti tidak ada pemungutan suara yang didahului tahapan penjaringan dan pencalonan," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/11/2019).

Hidayat mengatakan, Golkar rentan perpecahan jika Munas nanti ada upaya mengganti mekanisme pemungutan suara langsung dengan dukungan tertulis dari pemilik suara.

Baca juga: Bambang Seosatyo Klaim Dapat Doa dari Ketum PBNU untuk Jadi Ketum Golkar

Menurutnya, akan ada potensi Munas tandingan yang dari sisi legalitas dan legitimasi lebih kuat karena acuannya adalah AD/ART Golkar.

MS Hidayat mengatakan, dalam AD/ART Partai Golkar Pasal 50 ayat (1) disebutkan, pemilihan ketua umum dewan pimpinan pusat, ketua dewan pimpinan daerah provinsi, ketua dewan pimpinan daerah kabupaten/kota, ketua pimpinan kecamatan, dan ketua pimpinam desa/kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah.

Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa, pemilihan dilakukan melalui penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

“Justru dalam tahap penjaringan dan pencalonan inilah, wajah demokrasi Partai Golkar terlihat. Setiap kader Golkar yang potensial dan memenuhi persyaratan dibebaskan mengajukan diri untuk kemudian dijaring dan dicalonkan sebagai ketua umum,” ungkap Hidayat.

Baca juga: Bambang Soesatyo Ingin Menang dan Kembalikan Golkar ke Khittah

Hidayat menambahkan, aklamasi hanya bisa dilakukan setelah melewati penjaringan dan pencalonan.

Ketika mayoritas pemilik suara menginginkan, lanjut Hidayat, barulah bisa dilakukan mekanisme pengambilan keputusan tersebut.

Sebab, jika aklamasi dilakukan tanpa penjaringan dan pencalonan, sama halnya melakukan pemaksanaan mekanisme.

“Sepanjang dilakukan dengan transparan, fair dan mematuhi ketentuan AD/ART pasti semua pihak akan menerima apapun hasilnya. Jika ada rekayasa dan pemaksaan itu tetap dilakukan, maka besar potensi terjadi perpecahan dengan acuan AD/ART partai,” tegas Hidayat.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X