Ingin Dianggap Berjasa oleh Muafaq Wirahadi, Sepupu Manfaatkan Nama Romahurmuziy

Kompas.com - 27/11/2019, 18:07 WIB
Sidang mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR M Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/11/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR M Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepupu mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Abdul Wahab, mengaku ingin dianggap berjasa oleh mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik, Muafaq Wirahadi demi mendapat bantuan dari Muafaq saat jadi calon anggota legislatif DPRD Gresik.

Oleh karena itu, Wahab memanfaatkan nama Romahurmuziy, seolah-olah Wahab ikut membantu Muafaq terkait keinginan promosi jabatan di Kemenag Gresik.

Di persidangan, Wahab mengaku telah mendapat bantuan dari Muafaq senilai Rp 41 juta. Uang itu diberikan karena Muafaq menganggap Wahab berjasa membantunya lolos sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Hal itu diakui Wahab saat bersaksi untuk Romahurmuziy atau Romy, terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Baca juga: Sepupu Romahurmuziy Akui Dapat Bantuan Rp 41 Juta dari Muafaq Wirahadi untuk Jadi Caleg

Pada mulanya, Wahab menjawab pertanyaan jaksa KPK Wawan Yunarwanto soal percakapan WhatsApp dengan Muafaq.

"Saksi jawab apa ketika ditanya apakah sudah nyambung dengan Pak Romy?" tanya jaksa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

"Lupa, Pak. Itu sudah lama sekali ya," jawab Wahab.

Jaksa Wawan kemudian membacakan keterangan Wahab dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan bahwa Wahab belum berkomunikasi dengan Romy, namun akan janjian bertemu Romy di Jakarta.

"Iya itu kalau (balasan pesan) janjian memang belum janjian. Karangan saya saja. Memang rencana ketemu ke Jakarta memang. Tapi kalau janjian enggak ada, baru Desember (2018) saya hubungi (Romy)," kata Wahab.

Baca juga: Saat Hakim Anggap Sepupu Romahurmuziy Terlalu Lugu...

Ketua majelis hakim Fahzal Hendri pun memotong interaksi jaksa dan Wahab.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X