Kompas.com - 27/11/2019, 14:31 WIB
Suasana pelantikan wakil menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana pelantikan wakil menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasca-keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat 12 wakil menteri, norma yang mengatur kedudukan wakil menteri di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini merupakan gugatan kedua yang dimohonkan, setelah sebelumnya gugatan yang sama pernah diajukan pada 2009 lalu dan dikabulkan sebagian oleh MK.

Pemohon adalah Bayu Segara, seorang advokat yang juga merupakan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Melalui kuasa hukumnya, Viktor Santoso Tandiasa, Bayu mengajukan berkas permohonan yang telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 80/PUU-XVII/2019.

Baca juga: Soal Pengangkatan Wakil Menteri Digugat ke MK

Viktor menjelaskan, ketentuan dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, yang disebut dengan pembantu presiden adalah menteri. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 17 Ayat (1) secara eksplisit dan limitatif.

Hal itu pun dipertegas di dalam Pasal 1 Angka 2 UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, dalam Pasal 3 dikatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

"Bahwa melihat adanya penambahan jabatan wakil menteri setelah Presiden melantik 12 wakil menteri tanpa adanya alasan urgensitas yang jelas, tentunya sudah tidak lagi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011," kata Viktor.

Baca juga: Soal Jabatan Wamen, Sandiaga: Apa yang Ingin Dihadirkan?

Lebih lanjut, ia mengatakan, di dalam UU Kementerian Negara tidak diatur satu pun norma yang memberikan kedudukan wakil menteri untuk menjalankan urusan pemerintaha. Bahkan, jabatan wakil menteri juga tidak ada di dalam susunan organisasi.

Dalam Pasal 9 disebutkan, kementerian dipimpin oleh seorang menteri dengan dibantu sekretariat jenderal, direktorat jenderal selaku pelaksana tugas pokok, inspektorat jendera selaku pengawas, badan atau pusat selaku pendukung dan pelaksana tugas pokok di daerah atau di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

Nasional
635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

Nasional
Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

Nasional
Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.