4 Sikap Jokowi yang Tak Antikorupsi Menurut ICW

Kompas.com - 27/11/2019, 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
|

"Bagaimana mungkin figur bermasalah dapat memimpin sebuah lembaga antikorupsi yang selama ini menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi? Bukankah ketika yang bersangkutan terpilih akan menjadi bagian pelemahan KPK?" ujar Kurnia, Rabu (4/9/2019).

2. Menyetujui revisi UU KPK

ICW menilai, Jokowi telah mengingkari janjinya dalam memberantas korupsi ketika menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

ICW bersama pegiat antikorupsi lainnya, termasuk KPK, menilai revisi UU tersebut dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Baca juga: MK Minta DPR dan Pemerintah Serahkan Rekaman Rapat Pembahasan Revisi UU KPK

"Pemberantasan korupsi dipastikan suram di masa mendatang. Hal ini karena regulasi yang mengatur kelembagaan KPK sudah disepakati pemerintah dan DPR," kata Kurnia, Rabu (18/9/2019).

"Krusialnya adalah seluruh naskah yang disepakati tersebut justru akan memperlemah KPK dan membatasi kewenangan penindakan lembaga antikorupsi itu," ujar Kurnia.

3. Tidak terbitkan perppu KPK

ICW kembali mengkritik Presiden Jokowi ketika Jokowi menyatakan tidak akan mengeluarlan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Kurnia, Jokowi telah memberikan janji palsu karena tidak menerbitkan Perppu KPK.

Padahal, Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan Perppu KPK saat bertemu sejumlah tokoh pada akhir September 2019.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X