Istana Bungkam soal Grasi Jokowi untuk Terpidana Korupsi Annas Maamun

Kompas.com - 27/11/2019, 08:59 WIB
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur TRIBUNNEWS/DANY PERMANAGubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan masih bungkam soal langkah Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman justru meminta wartawan bertanya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal alasan Jokowi menerbitkan grasi tersebut.

"Mohon ditanyakan dulu ke Menkumham," kata Fadjroel saat dihubungi Kompas.com lewat pesan singkat, Rabu (27/11/2019).

Saat ditanya lagi mengenai kritik aktivis antikorupsi terkait pemberian grasi tersebut, Fadjroel juga enggan menjawab.

Ia lagi-lagi meminta hal itu ditanyakan ke Menkumham Yasonna Laoly. "Cukup dijawab Menkumham," ujar dia. 

Baca juga: Annas Maamun Dapat Grasi dari Jokowi, Ini Perkara yang Menjeratnya...

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwono juga enggan buka suara soal pemberian grasi. Ia mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya belum dapat infonya, nanti saya cek dulu ya," kata Dini.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan, grasi tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 2019.

"Bahwa memang benar, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019," kata Ade dalam siaran pers, Selasa (26/11/2019).

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com, Keppres pemberian grasi itu belum diunggah di laman resmi setneg.go.id.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X