Keluarga Korban Penculikan Aktivis 98 Berharap Keadilan

Kompas.com - 27/11/2019, 06:39 WIB
Keluarga korban kasus penculikan aktivis pro demokrasi 1997-1998 mendesak pemerintah meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKeluarga korban kasus penculikan aktivis pro demokrasi 1997-1998 mendesak pemerintah meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban kasus penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998 mendesak pemerintah meratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

Paian Siahaan, ayah Ucok Munandar Siahaan, seorang aktivis yang diculik karena menentang Orde Baru, mengatakan bahwa ratifikasi ini dapat membuka fakta 21 tahun hilangnya Ucok dan 12 aktivis lainnya.

"Karena bagaimana pun ada keterkaitan kasus itu terhadap ratifikasinya," ujar Paian di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Dalam upaya ratifikasi tersebut, Paian bersama keluarga korban lainnya sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca juga: Tim Jokowi Tantang Prabowo Buka-bukaan soal Penculikan Aktivis saat Debat

Pertemuan itu diprakarsai Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asia Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) di Hotel Aeon, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Paian menyampaikan, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya mencoba untuk berpikir positif terhadap pemerintah.

Ia berharap, pemerintah bisa segera meratifikasi konvensi supaya dapat membuka jalan pengungkapan fakta dalam penghilangan putranya.

Di sisi lain, Paian mengaku pesimistis. Ia beralasan, sudah 21 tahun dia berjuang tanpa dibarengi keseriusan pemerintah menyelesaikan kasus penghilangan paksa.

Ia dan keluarga korban penculikan merasa selama ini dilupakan pemerintah.

Baca juga: Anggota Komisi III: KKR Harus Ungkap Kebenaran atas Kasus HAM Masa Lalu

Menurut dia, upaya pemerintah masih meragukan untuk mengungkap kasus penculikan 1997-1998. Ia pun menganggap sikap pemerintah masih penuh tanda tanya.

Namun demikian, ia tetap mengharapkan pemerintah bisa mewujudkan adanya konvensi di Indonesia.

"Sehingga kami sebagai keluarga korban akan merasakan, bahwa ada kemauan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus apabila ratifikasi itu bisa dilaksanakan," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X