Ketua MPR Ungkap 6 Wacana yang Berkembang Seputar Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 26/11/2019, 22:05 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengungkapkan enam wacana yang berkembang perihal amendemen UUD 1945.

Salah satunya, wacana yang menginginkan UUD dikembalikan kepada naskah asli sebagaimana dekrit Presiden 1959.

"Ada enam wacana yang berkembang mengenai amendemen selama kami memimpin di MPR," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Sebagian Pimpinan MPR Temui Pimpinan PKS Bahas Amendemen UUD 1945

Pertama, kembali ke UUD 1945 yang asli kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum.

Kedua, kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai dekrit Presiden 1959.

Ketiga, melakukan penyempurnaan atas hasil amendemen keempat UUD 1945 pada 2002.

Keempat, yang menginginkan perubahan total atas UUD 1945 hasil amendemen keempat pada 2002.

"Alasannya karena banyak (pasal) yang menyimpang dan menghilangkan aslinya," tutur Bamsoet.

Kelima, pihak yang mendorong amendemen terbatas dan mendorong untuk lahirnya kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN).

"Keenam, pihak yang berpandangan belum diperlukan amendemen karena UUD 1945 masih memadai dan masih bisa mengakomodasi kehidupan bangsa untuk ke depannya," papar Bamsoet.

Terkait enam wacana ini, Bamsoet mengatakan MPR akan memanfaatkan waktu selama tiga tahun ke depan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X