Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Diminta Bentuk Tim Teknis Pencarian Hilangnya 13 Aktivis

Kompas.com - 26/11/2019, 21:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merekomendasikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membentuk tim teknis pencari fakta atas hilangnya 13 aktivis pada tahun 1998.

"Cukup membentuk tim tenknis ya. Misalnya tim pencari fakta atau tim pencarian terhadap 13 orang itu," ujar Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Pencarian para aktivis 1998 itu tidak harus menunggu proses hukum pengadilan. Sebab, hanya memerlukan pembentukan tim teknis.

Baca juga: Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Feri berpendapat bahwa tim teknis itu dapat diisi dari unsur pemerintah, TNI, Polri, masyarakat sipil, termasuk keluarga korban.

Mereka hanya bertugas mencari dan memastikan apakah 13 aktivis tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

"Supaya ada statusnya, itu sebetulnya," kata Feri.

Sementara itu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Feri belum mengetahui apakah RUU KKR itu juga akan mengarah pada peristiwa pelanggaran HAM 1997 -1998.

Feri mengatakan, KKR bekerja untuk peristiwa HAM yang berlaku sudah lama. Ia juga mempertanyakan apakah KKR tersebut bekerja dari peristiwa 1965 hingga 1998.

Baca juga: Keluarga Korban Aktivis Hilang Mengadu ke Moeldoko

Ia mengungkapkan masih memerlukan diskusi terkait teknis KKR.

"Nah makanya, pesan kami mekanisme KKR atau mekanisme non-yudisial, dia harus komplamenter dengan mekanisme yudisial. Jadi harus melengkapi bukan saling menegasikan dua fungsi ini," kata Feri.

Adapun, 13 aktivis yang hilang itu di antaranya:

1. Yani Afri (Rian), pendukung PDI Megawati dan ikut koalisi Mega-Bintang dalam Pemilu 1997, hilang di Jakarta pada 26 April 1997;

2. Sonny, pendukung PDI Megawati, hilang di Jakarta 26 April 1997;

3. Deddy Hamdun, pengusaha dan aktif di PPP dalam kampanye 1997 Mega-Bintang, hilang di Jakarta 29 Mei 1997;

4. Noval Alkatiri, Pengusaha dan aktivis PPP, hilang di Jakarta 29 Mei 1997;

5. Ismail, sopir Deddy Hamdun, hilang di Jakarta 29 Mei 1997;

6. Wiji Thukul, penyair aktivis PRD, hilang di Jakarta 10 Januari 1998;

7. Suyat, aktivis SMID/PRD, hilang di Solo 12 Februari 1998;

8. Herman Hendrawan, aktivis SMID, hilang di Jakarta 12 Maret 1998;

9. Petrus Bima Anugrah, aktivis SMID/PRD, hilang di Jakarta 30 Maret 199;

10. Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa Perbanas, diculik 14 Mei 1998 di Jakarta;

11. Yadin Muhidin, alumnus Sekolah Pelayaran, hilang di Jakarta 14 Mei 1998;

12. Hendra Hambali, siswa SMU, hilang di Glodok, Jakarta 15 Mei 1998;

13. Abdun Nasser, kontraktor, hilang di Jakarta 14 Mei 1998.

 

Kompas TV "Karena sebenarnya, aku enggak punya darah Indonesia atau apapun itu. Aku (berdarah) Jerman, Jepang, China, dan aku hanya lahir di Indonesia. Aku juga (beragama) Kristen dan mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Jadi, aku enggak akan bilang aku enggak pantas berada di sana karena orang-orang menerimaku apa adanya. Tapi, selalu ada perasaan kalau, aku tidak seperti orang-orang lainnya." ujar Agnez Mo. Itulah cuplikan wawancara Agnez Mo dengan Build By Yahoo! Cuplikan video ini viral di media sosial. Agnez Mo menjelaskan bahwa dirinya tak miliki darah Indonesia. Pernyataan Agnez Mo langsung picu komentar dari netizen. Kebanyakan dari mereka sayangkan perkataan Agnez Mo. Namun, ada juga netizen yang membela Agnez Mo. #AgnezMo #AgnezPenyanyi #AgnezMoBukanIndonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com