Mahfud MD Diminta Bentuk Tim Teknis Pencarian Hilangnya 13 Aktivis

Kompas.com - 26/11/2019, 21:00 WIB
Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma saat di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Koordinator Kontras Feri Kusuma saat di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) merekomendasikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membentuk tim teknis pencari fakta atas hilangnya 13 aktivis pada tahun 1998.

"Cukup membentuk tim tenknis ya. Misalnya tim pencari fakta atau tim pencarian terhadap 13 orang itu," ujar Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Pencarian para aktivis 1998 itu tidak harus menunggu proses hukum pengadilan. Sebab, hanya memerlukan pembentukan tim teknis.

Baca juga: Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Feri berpendapat bahwa tim teknis itu dapat diisi dari unsur pemerintah, TNI, Polri, masyarakat sipil, termasuk keluarga korban.

Mereka hanya bertugas mencari dan memastikan apakah 13 aktivis tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

"Supaya ada statusnya, itu sebetulnya," kata Feri.

Sementara itu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR), Feri belum mengetahui apakah RUU KKR itu juga akan mengarah pada peristiwa pelanggaran HAM 1997 -1998.

Feri mengatakan, KKR bekerja untuk peristiwa HAM yang berlaku sudah lama. Ia juga mempertanyakan apakah KKR tersebut bekerja dari peristiwa 1965 hingga 1998.

Baca juga: Keluarga Korban Aktivis Hilang Mengadu ke Moeldoko

Ia mengungkapkan masih memerlukan diskusi terkait teknis KKR.

"Nah makanya, pesan kami mekanisme KKR atau mekanisme non-yudisial, dia harus komplamenter dengan mekanisme yudisial. Jadi harus melengkapi bukan saling menegasikan dua fungsi ini," kata Feri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X