Johan Budi Ingatkan Mendagri Hati-hati dalam Urusan Pengadaan E-KTP

Kompas.com - 26/11/2019, 19:10 WIB
Ilustrasi e-KTP KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi e-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian untuk berhati-hati dalam urusan pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Pasalnya, pengadaan e-KTP pernah menjadi permasalahan yang berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal ini disampaikan Johan saat rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri membahas pergeseran anggaran Kemendagri tahun 2019.

"Sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP, Pak. Dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan di KPK," ujar Johan di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Karena itu saya mengingatkan, yang hati-hati, gitu lho, Pak, jangan sampai terulang lagi," kata Johan.

Baca juga: Atasi Kekurangan Blangko e-KTP, Dirjen Dukcapil Distribusi 2,5 Juta Keping ke Seluruh Daerah

Sebelum mengingatkan Mendagri untuk berhati-hati, Johan mempertanyakan besarnya kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.

Ralisasi pengadaan blangko e-KTP biasanya lebih banyak dari yang diperkirakan. Akan tetapi, menurut Johan, kekurangannya kali ini begitu banyak.

"Setahu saya setiap proses pengadaan apalagi blangko e-KTP, biasanya itu 120 persen atau lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa kok tiba-tiba kurangnya begitu banyak," ujar Johan.

Hingga saat ini, baru ada 3,5 juta blangko e-KTP yang sudah terpenuhi. Nilai anggarannya sebesar Rp 37 miliar.

Sedangkan pengadaan blangko e-KTP yang belum terpenuhi jumlahnya lebih dari dua kali lipat, yaitu 7,4 juta keping dengan kisaran anggaran Rp 7,8 miliar.

Johan menyebutkan hal ini tidak masuk akal.

"Kalau cuma 20 persen sampai 30 persen masuk akal," kata dia.

Baca juga: Blangko E-KTP Kosong, Puluhan Ribu Pemohon Hanya Diberi Suket

Namun demikian, Johan mengatakan, pertanyaan demi pertanyaan yang dia ajukan ini bukan berarti tanda ketidaksetujuannya pada pengadaan blangko e-KTP. Ia menyebutkan, hal ini penting demi prinsip kehati-hatian.

"Saya ingin tegaskan kembali Pak Mendagri bahwa kami mendukung apa yg disampaikan tadi. Dan kami paling tidak saya pribadi sepakat bahwa kebutuhan blangko itu urgen," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X