Fadli Zon: Masa Satu Orang Saja Tidak Bisa Dipulangkan...

Kompas.com - 26/11/2019, 18:58 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARIMantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya.

Hal itu berdasarkan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab yang tidak kunjung pulang ke Indonesia.

"Saya kira ini adalah kegagalan pemerintah di dalam melindungi warga negaranya. Masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Pengacara: Jika Ada Masalah dengan Arab Saudi, Rizieq Shihab Seharusnya Dideportasi

Fadli menambahkan, Rizieq sudah berkali-kali berupaya keluar dari Arab Saudi untuk kembali ke Tanah Air.

Pernah suatu waktu, Rizieq sudah membeli tiket pesawat, melewati imigrasi, tetapi tidak diizinkan keluar. Bahkan, kala itu, keluarga Rizieq sudah lolos imigrasi sementara Rizieq tidak.

"Ini yang harus diklarifikasi, ada semacam invisible hand, tangan yang tak terlihat, instruksi-instruksi atau apalah dari sini yang perlu dicari tahu siapa di balik kasus ini," ujar Fadli.

Baca juga: PA 212 Harap Pencekalan Rizieq Shihab Dicabut

Menurut Fadli, terjadi keanehan-keanehan selama Rizieq berupaya pulang ke Indonesia.

Ia pun meminta pemerintah segera memulangkan Rizieq. Jika tidak, pemerintah tak ada niatan untuk melindungi warganya.

"Saya kira Habib Rizieq ini harus dikembalikan ya, kalau tidak berarti memang pemerintah tak ada keinginan melindungi warganya," kata dia.

Polemik Kepulangan Rizieq Shihab

Diberitakan sebelumnya, Rizieq mempersoalkan adanya surat pencekalan yang menyebabkan dirinya tak bisa kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang tersebar di YouTube.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X