Sebagian Pimpinan MPR Temui Pimpinan PKS Bahas Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 26/11/2019, 17:08 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2019. Dian Erika/KOMPAS.comKetua MPR Bambang Soesatyo bersama Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pimpinan MPR RI bertemu dengan pimpinan PKS di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Empat pimpinan MPR RI yang hadir, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta tiga wakilnya, yakni Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Jazilul Fawaid.

Enam pimpinan MPR lainnya tidak hadir. Mereka adalah Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, Ahmad Muzani, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.

Baca juga: Ini 6 Sikap PKS soal Wacana Amendemen UUD 1945


Kedatangan Bamsoet dkk disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Pertemuan yang berlangsung tertutup dari media massa tersebut dimulai pukul 12.52 WIB.

Sebelumnya, Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan pandangan perihal wacana amendemen UUD 1945 saat bertemu pimpinan MPR pada Selasa siang.

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Dorong Amendemen 1945 Secara Menyeluruh

"Insya Allah hari ini pimpinan MPR akan silaturahim dengan Pimpinan DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan," ujar Pipin, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

"Agenda yang akan dibahas, selain persoalan bangsa, juga tentang wacana amendemen UUD 1945," lanjut dia.

Pimpinan PKS akan mendengarkan paparan dari para pimpinan MPR terkait amendemen konstitusi. Selain itu, PKS juga akan akakn menyampaikan pandangan terkait amendemen tersebut. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X