Fadli Zon Kritik Stafsus Baru Presiden dan Wapres: Enggak Efisien...

Kompas.com - 26/11/2019, 16:55 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik staf khusus baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Fadli, penunjukkan para stafsus baru itu tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi.

"Ini menurut saya enggak sejalan dengan pandangan Presiden yang mau efisiensi. Efisiensi kelembagaan tapi nambah terus institusi-institusi yang sebenarnya tidak perlu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Tunjuk Anak Muda Jadi Stafsus, Jokowi Dinilai Ingin Beri Pesan Khusus

Fadli menambahkan, sebenarnya kepala negara sudah dibantu banyak lembaga dalam kerjanya sehari-hari. Mulai dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet hingga Kantor Staf Kepresidenan.

Namun, lembaga-lembaga tersebut rupanya tidak mampu berjalan dengan cukup baik.

Alih-alih melakukan efisiensi, kata Fadli, Presiden Jokowi justru menduplikasi lembaga tersebut dengan stafsus baru. Padahal, biaya untuk gaji staf khusus Jokowi tidaklah sedikit.

"Jadi perangkat dari kepresidenan ini banyak sekali, biayanya juga sangat besar," ujar Fadli.

Baca juga: Beda Gaya Jokowi dan Maruf Amin Saat Umumkan Stafsus

Apalagi, sebelum penunjukkan stafsus baru, Presiden juga telah menunjuk sejumlah wakil menteri.

Menurut Fadli, kebijakan ini menunjukkan bahwa yang dilakukan Jokowi bukan efisiensi, melainkan pemborosan.

"Kalau semuanya mau dijadikan wakil menteri, menurut saya bukan efisiensi, namanya pemborosan. Pemborosan itu pasti tidak efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan tidak efektif," kata Fadli.

Diberitakan, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf telah mengumumkan siapa saja tokoh yang menjadi stafsus baru untuk membantu kinerja mereka ke depan.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Diminta Kerja Ekstra untuk Buktikan Mereka Bukan Pajangan

Stafsus Jokowi berjumlah 13, yakni Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Angkie Yudistira, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf dan Andi Taufan Garuda Putra.

Ada pula Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Dini Shanti Purwono, Arif Budimanta dan Fadjroel Rachman.

Adapun, stafsus Wapres Ma'ruf, yakni Mohammad Nasir, Satya Arinanto, Masykuri Abdillah. Sukriansyah S Latief, Lukmanul Hakim, Muhammad Imam Azis, Robikin Emhas dan Masduki Baidlowi.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X