Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian: Pak Anies, Jakarta kayak Kampung Dibandingkan Shanghai

Kompas.com - 26/11/2019, 13:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkelakar membandingkan kondisi Kota Jakarta dengan Kota Shanghai di China.

Menurut Tito, Jakarta tampak seperti kampung jika dibandingkan dengan Shanghai.

"Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai," ujar Tito di hadapan para pimpinan daerah dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Lebih Hemat Anggaran, Tito Karnavian Dorong Dukcapil dan KPU Lakukan Kajian e-Voting

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir dalam acara ini. Selain itu, sejumlah kepala daerah dan sekretaris daerah juga turut hadir.

Ucapan Tito ini bermula saat dirinya membahas sistem demokrasi yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi.

Tito menyebutkan, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menganut sistem demokrasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan.

"Jadi, terjadi semacam kegalauan atas demokrasi karena yang tidak menggunakan sistem tersebut ekonominya melompat (lebih maju). Vietnam misalnya, sosialis kondisinya ekonominya melompat," tutur Tito.

Baca juga: Tito Karnavian: Saya Tidak Pernah Katakan Pilkada Dipilih DPRD

Selain itu, dia juga mencontohkan Thailand yang mana saat ini junta militer mengambil alih sistem demokrasi.

"Supremasi sipil (di Thailand) diambil alih jadi junta militer dan ekonominya jalan. Juga di tempat lain Mesir yang tadinya diterapkan demokrasi, berantakan diambil oleh militer juga, " papar Tito.

Dirinya kembali menyinggung China yang mengalami kemajuan ekonomi pesat meski tidak menganut demokrasi.

"Di China hanya satu partai. Non-demokrasi, itu melompat ekonominya," ungkapnya.

Baca juga: Puji Data Dukcapil, Tito Karnavian Sebut Pengungkapan Kasus Terorisme Jadi Lebih Mudah

Bahkan saat ini, lanjut Tito, ekonomi China mulai melampaui Amerika Serikat hanya dalam waktu 20 tahun. Padahal, pada masa lalu banyak pihak yang meragukan negara Tirai Bambu itu.

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang semakin baik, menurut Tito, tata kelola lingkungan di China juga semakin bagus.

Hal ini, kata dia, dilihat dari perkembangan tata kota China yang membaik.

Baca juga: Penunjukan Fachrul Razi dan Tito Karnavian Dinilai Upaya Atasi Radikalisme

"Tahun 1998 saya masih ingat, saya kebetulan (menempuh pendidikan) Sesko di Australia saat itu, dan sedang studi banding ke China. Saat itu Kota Beijing dan Kota Shanghai masih banyak yang naik sepeda," ungkap Tito.

"(Saat itu) dibandingkan dengan Jakarta, Beijing (dan Shanghai) kayak kampung. Rumah-rumah kumuh, sungai kotor dan hitam banyak di mana-mana. Sepeda masih di jalan-jalan," lanjut Tito.

Dua tahun kemudian, yakni pada 2000, Tito kembali ke China dalam rangka tugas investigasi.

Baca juga: Tito Karnavian: Kalau Ada Peserta Pilkada Tak Bayar, Saya Pengin Ketemu Orangnya

Saat itu sepeda motor mulai banyak digunakan masyarakat China.

Selanjutnya, pada 2004 Tito juga mengunjungi China.

"Tahun 2004 mulai mobil sudah, tapi tidak begitu bagus. Beberapa tahun kemudian saya datang lagi mulai terlihat infrastruktur, transportasi berkembang. Mobil mengkilat sudah banyak sekali," katanya.

"Tahun kemarin saya datang ke sana dalam rangka interpol conference di hotel yang sama, saya melihat sungai yang sama (seperti yang dia lihat tahun-tahun sebelumnya) sudah banyak orang yang berenang di situ. Airnya bersih, jernih, dulunya hitam pekat. Dan kemudian kita melihat Beijing sudah mirip-mirip seperti Washington DC, Shanghai sudah mirip-mirip New York," tambahnya.

Kompas TV Wacana mengubah pilkada langsung, menjadi tidak langsung dan selektif, muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggelar rapat kerja dengan komisi II DPR. Dalam evaluasi mendagri, pilkada langsung memiliki mudarat, antara lain banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi sebagai akibat biaya politik yang mahal. Menurut Tito, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif maupun negatif pilkada langsung. <br /> Wacana yang diutarakan oleh mendagri, menuai kritik dari kalangan dari presiden PKS, Sohibul Iman. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti di masa lalu, dinilai justru akan melanggengkan praktik oligarki kekuasaan. Gubernur Jateng yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo, juga kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkada tidak langsung. Menurut Ganjar, praktik suap perpotensi muncul kembali, jika pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung. 9provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Selain dari sisi legislasi yang sudah mepet, wacana pilkada tidak langsung harus dikaji mendalam, karena berpotensi sebagai kemunduran demokrasi. Wacana pilkada tidak langsung muncul karena ada penilaian mendagri, bahwa pilkada langsung menimbulkan dampak konflik dan praktik korupsi akibat biaya politik yang tinggi. Sementara, pilkada tak langsung juga dinilai sebuah kemunduran demokrasi.<br /> <br /> Untuk membahasnya, di studio telah hadir ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Direktur penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah kemendagri, Andi Bataralifu. Serta peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, perludem, Fadil Ramadhani,
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com