Kritik soal Rencana Pemerintah Hapus Amdal dan IMB: Dianggap Konyol, Rusak Lingkungan, hingga Tak Mendesak

Kompas.com - 26/11/2019, 11:10 WIB
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merespon rencana pemerintah menghapus aturan IMB dan AMDAL. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merespon rencana pemerintah menghapus aturan IMB dan AMDAL.

"Kami justru menganggap itu (penghapusan amdal dan IMB) bukan hal urgent. Justru itu yang harus semakin kita dorong," ujar Edo di kantornya, Senin (25/11/2019).

"Karena kondisi lingkungan kita saat ini dan proses pembangunan itu masih banyak yang mengabaikan dampak lingkungan dan dampak masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Wacana Penghapusan IMB dan Amdal Dinilai Bukan Hal Mendesak

Walhi juga memprotes upaya pemerintah mempercepat pengeluaran izin lingkungan.

Menurut Edo, hal itu akan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses izin lingkungan.

Ia mencontohkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Walhi menentang tegas aturan itu karena proses perizinan hanya memberi tempo 125 hari.

Begitu juga dengan Peratuan presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Dalam Perpres tersebut, pelaksana PSN bisa mendapatkan izin lingkungan hanya dalam jangka waktu 60 hari kerja.

Apabila pemerintah mendorong deregulasi demi memperbaiki perekonomian nasional, Walhi berpendapat bahwa sebaiknya aturan mengenai amdal dan IMB tidak diutak-utik.

"Apakah cukup dengan menghilangkan IMB dan amdal? Terus bagaimana dengan kebijakan fiskal, keterancaman keuangan negara kita? Jangan-jangan sudah besar utang kita daripada modal kita," ucap Edo.

Kontrol publik hilang

Khalisa mengatakan apabila wacana tersebut terealisasi, kontrol masyarakat dalam suatu pembangunan akan hilang.

Menurut dia, amdal dan IMB merupakan instrumen untuk memastikan adanya partisipasi warga terhadap adanya pembangunan maupun investasi.

Adanya partisipasi warga merupakan ruang kontrol publik terhadap pembangunan itu sendiri.

Karena itu, yang harus digulirkan adalah jaminan partisipasi warga agar lebih besar.

"Ini menjadi catatan yang penting karena selama ini ruang masyarakat ada pada kajian amdal itu sendiri, sejak dalam perencananya," ujar Khalisa.

Pihaknya mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian ATR/BPN menghentikan wacana penghapusan amdal dan IMB.

Apalagi, lahirnya amdal dan IMB merupakan usaha pencegahan atas pencemaran maupun pengrusakan lingkungan.

Baca juga: Penghapusan RDTR Dinilai Lebih Mendesak ketimbang Amdal dan IMB

Ia tak ingin kerusakan lingkungan semakin masif. Terlebih, Indonesia termasuk salah satu negara rentan bencana alam.

Dengan faka tersebut, pemerintah dinilai seharusnya berupaya mengatasi kerusakan lingkungan.

Khalisa menyebut wacana penghapusan amdal dan IMB tak penting, apalagi sampai dikeluarkan ke publik.

"Seharusnya energi, waktu, dan sumber daya yang dimiliki negara diarahkan kepada upaya pemulihan lingkungan, ini jauh lebih penting dibandingkan dengan upaya mendistraksi lingkungan," ucap Khalisa.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Nasional
Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional
Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Nasional
Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Nasional
100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Nasional
Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Nasional
Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Nasional
Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Nasional
Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Nasional
UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Nasional
Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X