Saut Situmorang: Jika Benar, Hitung Dagang Bisa Terjadi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang turut mengomentari isu adanya permintaan uang Rp 500 miliar dari partai politik kepada calon menteri sebagaimana yang ditudingkan Ketua PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat.

Saut berpendapat, apabila tudingan itu benar terjadi, maka akan berpengaruh pada kinerja para menteri. Mereka akan fokus bagaimana mengembalikan uang ratusan miliar yang telah disetorkannya tersebut.

"Bisa dibayangkan apabila itu benar, tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," kata Saut kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Seskab: Hitungan Jatah Menteri Sudah Disampaikan Jokowi ke Partai Sebelum Pilpres

Tudingan seperti itu, lanjut Saut, mesti membuat publik semakin ketat dalam mengawasi kinerja para pembantu presiden itu.

"Kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini, sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," ujar Saut.

Kendati demikian, Saut sendiri tidak mau menduga-duga lebih jauh terkait benar atau tidaknya tudingan tersebut.

Ia hanya menegaskan, proses pemilihan menteri semestinya melalui proses yang mengedepankan integritas.

Baca juga: Buka Pendaftaran Pilkada 2020, Nasdem Klaim Tak Pakai Mahar

"Melalui proses-proses rekrutmen, kaderisasi, menuju jenjang karir, proses kode etik atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu, tidak muncul," kata Saut.

Sebelumnya diberitakan, Humphrey mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai uang Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik. Permintaan tersebut agar parpol itu mau menyokongnya sebagai menteri.

Humphrey Djemat menyebutkan, calon menteri itu profesional dari kalangan non-parpol.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengontribusi Rp 500 miliar," ucap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019), seperti dikutip Tribunnews.com

Baca juga: Evaluasi Pilkada Langsung, Perludem Minta Fokus Masalah Mahar Politik

Humphrey Djemat menolak mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.

Dia hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut akhirnya ditolak oleh calon menteri itu karena tidak memiliki uang.

Tudingan Humphrey pun telah dibantah olek Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menilai, tudingan Humphrey tidak masuk akal.

"Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri? Kan ini secara logika juga tidak masuk akal," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Sebulan Resmi Menjabat Menteri BUMN, Ini 5 Gebrakan Erick Thohir

"Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" ujar dia.

Pramono pun menegaskan, rekrutmen calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Jokowi. Setiap calon yang diusulkan partai juga belum tentu diterima.

"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," kata dia.